Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Sikap Tertutup Kejaksaan Agung Rendahkan Prinsip Keterbukaan

Tgl terbit: Kamis, 31 Maret 2005
Untitled Document

Siaran Pers

No : 13/SP-KontraS/III/2005

Sikap Tertutup Kejaksaan Agung Rendahkan Prinsip Keterbukaan dan Akuntabilitas Penegakan Hukum

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mempertanyakan sikap Kejaksaan Agung yang menolak memberi informasi jumlah terpidana mati, data terpidana mati yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan tengah menanti eksekusi. Sikap itu adalah sikap yang tidak bertanggungjawab, bertentangan dengan prinsip dasar penegakan hukum yang demokratis, bahkan standar minimum hukum acara pidana yang menghormati hak-hak asasi terpidana.

Data diatas bukanlah kategori “rahasia negara” dan tidak berdasar secara hukum. Sikap ini malah membangun kecurigaan publik terhadap ketidakberesan pelaksanaan hukuman mati, misalnya kondisi terpidana mati dalam tahanan. KontraS berpendapat, publik memiliki kebebasan untuk memperoleh informasi, apalagi menyangkut pelaksanaan putusan hukum.

Sifat putusan hukum perkara pidana maupun perdata adalah terbuka, sehingga alasan menutup-nutupi pelaksanaan hukuman mati cenderung dibuat-buat. Alasan “sensitifitas kasus ini yang mendapat sorotan tajam di dalam dan luar negeri” bukan pembenar ditutupnya akses publik atas informasi. Sorotan publik dalam dan luar negeri mesti dilihat secara konstruktif bagi upaya menegakan hukum yang lebih adil dan manusiawi.

Ketertutupan diatas adalah kemunduran reformasi sistem hukum di Indonesia paska 1998. Kejaksaan Agung seharusnya membuka ruang publik secara luas untuk terlibat aktif dalam mendorong penegakan hukum yang demokratis.

Demokratisasi penegakan hukum mensyaratkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Pernyataan Kapuspenkum Kejaksaan Agung jelas merendahkan akuntabilitas dan keterbukaan Kejaksaan Agung sebagai penuntut umum ( public prosecutor ) yang mewakili kepentingan umum. Pernyataan tersebut mempermalukan performance Pemerintah dalam penegakan hukum.

Demikian pernyataan ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Jakarta, 31 Maret 2005

Badan Pekerja

Usman Hamid

Koordinator



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,961 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org