Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Menyikapi Perluasan 22 Struktur Komando Teritorial

Tgl terbit: Rabu, 30 Maret 2005
Untitled Document

Siaran Pers Bersama

"Menyikapi Perluasan 22 Struktur Komando Teritorial"

Tanggal 22 Maret 2005, KSAD Letjen Djoko Santoso menyatakan akan menambah 22 markas komando teritorial yang terdiri tiga Makorem dan 19 Makodim. Penambahan struktur Koter didasarkan pada pertimbangan bahwa TNI belum mampu dalam menerapkan pola pertahanan sebagai negara kepulauan yang dipersiapkan untuk menghadapi perang konvensional, sehingga strategi pertahanannya tetap bertumpu kedarat.

Koalisi menilai alasan dan penilaian KSAD telah melewati   batas kewenangannya. Pernyataan KSAD tersebut seolah-olah telah menempatkan dirinya sebagai Panglima TNI dan Menteri Pertahanan yang berhak melakukan evaluasi terhadap seluruh kekuatan angkatan dan berhak merombak postur pertahanan. Mengacu kepada Pasal 11 UU TNI, pengembangan postur TNI yang menjadi bagian dari postur pertahanan negara, dibangun dan dipersiapkan sesuai dengan kebijakan pertahanan negara, dan bukan disesuaikan atas keputusan kepala staf angkatan.  

Pola pengembangan struktur teritorial yang diagendakan TNI AD adalah pola lama yang perluasannya mengikuti perluasan struktur pemerintahan daerah. Pola seperti ini jelas bertentangan dengan Pasal 11 UU 34/2004 yang didalam penjelasannya mensyaratkan bahwa penggelaran kekuatan TNI tidak selalu mengikuti struktur administrasi pemerintahan.     

Koalisi memandang pengembangan postur pertahanan yang dilakukan secara parsial dan dimonopoli untuk pengembangan satu angkatan saja, serta bersifat statis dan tidak boleh dirubah akan mengakibatkan tidak terukurnya strategi pertahanan yang akan diterapkan. Alhasil, pengembangan postur tersebut tidak mampu untuk mengahadapi ancaman yang muncul yang sifatnya selalu berubah yang akhirnya berakibat pada borosnya penggunaan anggaran.  

Pembentukan dan Pengembangan postur pertahanan seharusnya dilakukan secara integral dan menjadi kerangka bagian dari reformasi TNI dengan mempertimbangkan kondisi geografis, ancaman yang muncul dan perkembangan teknologi persenjataan. Sebagai negara kepulauan, postur pertahanan Indonesia harusnya lebih bertumpu pada maritime based.

Kalau kemampuan saat ini Indonesia belum mencukupi kearah postur pertahanan yang bertumpu pada maritime based , seharunya langkah yang dilakukan adalah melakukan efektifitas penggunaan anggaran dan bukan malah menambah Koter yang justru akan menimbulkan borosnya penggunaan anggaran, dimana keberadaannya tidak relevan lagi untuk digunakan dalam strategi pertahanan perang yang lebih modern.

Koalisi menolak pengembangan Koter dibeberapa daerah, dan menuntut kepada pemerintah untuk segera melakukan strategis and defense review , yang salah satu agendanya adalah mengkaji ulang kembali keberadaan strutkur teritorial dan mengganti dengan konsep lainnya yang lebih efektif.     

Jakarta, 30 Maret 2005.

Usman Hamid, KontraS

Munarman, YLBHI

Rusdi Marpaung, Imparsial,

Andi Widjajanto, FISIP UI

Zoemrotin, Komnas HAM

Hari, Propatria

Amirudin, ELSAM



Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,840 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org