Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Enam Belas Tahun Tragedi Talangsari

Tgl terbit: Selasa, 08 Februari 2005
Untitled Document

No. 06/SP-KontraS/II/05

PERNYATAAN PERS BERSAMA

Enam Belas Tahun Tragedi Talangsari

KontraS dan LBH Lampung Peringatkan Pemerintah dan Komnas HAM !

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memperingatkan Pemerintah dan Komnas HAM yang hingga kini belum ‘menyentuh' (mengusut) tragedi pelanggaran HAM di Talangsari 1989. Dari bukti permulaan yang diperoleh KontraS, kuat dugaan telah terjadi   pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa tersebut. Oleh karena itu KontraS meminta semua pihak agar tidak main-main dengan kasus ini.

Beberapa catatan KontraS atas peristiwa Talangsari :

  1. Pada Desember 1999 pemerintahan BJ Habibie membebaskan 16 orang tapol kasus Talangsari dari tahanan penjara. UU Subversif yang menjadi dasar penghukuman warga sipil Talangsari juga dihapus.
  2. Pada 5 Juni 2001, Komnas HAM membentuk Tim Ad Hoc Penyelidik untuk kasus Talangsari dengan menunjuk Mayjen (Pol) Koesparmono Irsan sebagai Ketua Tim.
  3. Tim Komnas HAM mengkaji seluruh pelanggaran HAM selama pemerintahan Soeharto, kecuali kasus Talangsari.
  4. Tim Komnas HAM yang mengkaji kasus orang hilang, hanya memuat satu paragraph   tentang Talangsari dari Laporan Akhir.
  5. Pada awal 2004, Komnas HAM kembali membentuk Tim Penyelidik Ad Hoc untuk kasus Talangsari dengan menujuk Hasballah M Saad sebagai Ketua Tim.

KontraS menilai Komnas HAM telah main-main, mengingat hingga akhir periode Komnas HAM pimpinan Joko Soegianto dan hingga berganti kepemimpinan pengurus kepada Abdul Hakim Garuda Nusantara, tim penyelidik dimaksud tidak kunjung berjalan.

KontraS mendesak pemerintahan SBY-JK memberi perhatian atas peristiwa Talangsari, mengingat peristiwa ini adalah kasus yang tidak diselesaikan oleh pemerintahan sebelumnya. Perhatian harus diawali dengan rehabilitasi dan pemulihan hak-hak lainnya dari korban peristiwa Talangsari Lampung, Februari 1989.

KontraS meminta DPR RI mengawasi ‘kinerja HAM' pemerintah dan Komnas HAM.

KontraS meminta Pemerintah RI memberikan hak-hak korban berupa kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.

Demikian pernyataan ini disampaikan.

Jakarta, 8 Februari 2005

Badan Pekerja KontraS,

 

Usman Hamid

Koordinator



Kasus terkait Wasior 2001;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,731 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org