Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Bebasnya Tono Suratman, Preseden Buruk Penegakan HAM

Tgl terbit: Rabu, 09 Maret 2005
Untitled Document

SIARAN PERS BERSAMA

KontraS, ELSAM dan IKOHI

Tentang

Bebasnya Tono Suratman, Preseden Buruk Penegakan HAM di Indonesia

KontraS, ELSAM dan IKOHI menilai telah terjadi preseden buruk baru dalam penegakan HAM di Indonesia. Pada 7 Maret 2005, Majelis Hakim Kasasi   Mahkamah Agung yang diketuai oleh Artidjo Alkostar menyatakan permohonan kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak diterima karena secara formil Jaksa Penuntut Umum Ad Hoc Gabrial Simangunsong tidak mengajukan memori kasasi. Akibatnya, Brigjen. Tono Suratman, mantan Komandan Korem 164 Wiradharma Dili Timor Timur tetap bebas sesuai dengan keputusan pengadilan HAM Ad Hoc. Besoknya pihak Kejaksaan Agung menjelaskan alasan tidak diajukannya memori kasasi karena belum mendapat salinan putusan Majelis Hakim Pengadilan HAM Ad Hoc kasus Timor Timur.

Terlepas dari kesalahan institusi mana yang harus dimintai pertanggungjawabannya, KontraS, ELSAM dan IKOHI memandang ada dua masalah sangat serius yang diremehkan oleh aparat hokum dalam penegakan kasus pelanggaran berat HAM di Timor timur tahun 1999.

Pertama , kasus ini tidak hanya menegaskan kembali betapa buruknya mekanisme dan system pengadilan HAM Indonesia, tetapi juga menunjukkan rendahnya kinerja aparat hokum Negara untuk memperjuangkan keadilan atas pelanggaran berat HAM.

Kasus lepasnya Tono Suratman dari jeratan hokum menambah panjang lolosnya para terdakwa pelanggaran berat HAM pada kasus Timor Timur (sudah 13 dari 18 terdakwa yang bebas). Namun yang unik dan berbeda dari kasus lainnya, bebasnya Tono Suratman ini lebih disebabkan oleh kelalaian mendasar aparat hokum dalam menyelesaikan mekanisme procedural keputusan final, sehingga telah terjadi pelecehan secara institusional terhadap penegakan HAM Indonesia. Kesalahan fatal ini menambah panjang daftar keganjilan proses Pengadilan HAM Ad Hoc kasus Timor Timur, seperti tidak dijalankannya MOU tentang pertukaran alat bukti yang telah disepakati oleh Pemerintah RI dan Pemerintah Timor Leste, tidak memadainya hokum acara yang berlaku, minimnya kehadiran saksi korban, tidak adanya mekanisme perlindungan saksi, tidak adanya pemulihan tentang hak korban, minim dan bebasnya terdakwa dalam putusan tingkat pertama. Dengan dibebaskannya Tono Suratman, maka hal ini semakin meneguhkan anggapan bahwa Pemerintah Indonesia telah gagal untuk melakukan penuntutan secara efektif terhadap para pelaku pelanggaran HAM berat di Timor Timur, 1999. disamping itu, pembebasan para tersangka ini telah menunjukkan bahwa “ pengadilan Indonesia tidak mampu memberikan keadilan bagi korban kekejaman yang terjadi di Timor Timur 1999 ”, sehingga Pengadilan HAM Ad Hoc kasus Timor Timur sudah menjadi batas penghabisan ( exhausted ) bagi upaya keadilan.

Kedua , kegagalan pemerintah Indonesia untuk melakukan penuntutan secara efektif terhadap para pelaku pelanggaran HAM berat di Timor Timur 1999 tersebut semakin membuka peluang dilaksanakannya mekanisme internasional untuk mengadili dan meminta pertanggungjawaban para pelaku pelanggaran HAM berat di Timor 1999. Apalagi Sekjen PBB Kohfi Annan telah secara resmi membentuk dan menunjuk Komisi Ahli PBB ( Commission of Expert ) untuk meninjau kembali seluruh proses persidangan Pengadilan HAM Tim-tim yang dilaksanakan di Indonesia, dimana kesimpulan yang diperoleh oleh Komisi Ahli PBB akan disampaikan kepada Dewan Keamanan PBB.

Dengan demikian, dibebaskannya para pelaku pelanggaran HAM berat di Tim-tim 1999 tidak berarti bahwa perkara pelanggaran HAM berat di Timor Timur 1999 ini telah selesai. Justru telah membuka lebar-lebar dilaksanakannya mechanisme pengadilan internasional ( international tribunal ), yang inisiasinya dimulai dengan pembentukan Komisi Ahli PBB ( Commission of Expert ), untuk penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat di Tim-tim 1999. maka Komisi Ahli PBB telah menjadi keharusan bagi terwujudnya kebenaran dan keadilan.

Atas dasar hal tersebut diatas, maka kami mendesak Presiden untuk menindak Jaksa Agung atas kelalaiannya   dalam penanganan kasus pelanggaran HAM ini.

Jakarta, 9 Maret 2005

Usman Hamid                         AH Semendawai                            Mugiyanto

KontraS                                                ELSAM                                              IKOHI



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 3,812 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org