Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Kasus Munir : Preseden Buruk Penegakan Hukum, MA Sebagai Mesin Pencuci Kejahatan HAM

Tgl terbit: Sabtu, 07 Oktober 2006

Kasus Munir : Preseden Buruk Penegakan Hukum, MA
Sebagai Mesin Pencuci Kejahatan HAM

Mahkamah Agung dalam putusan kasasi kasus pembunuhan berencana terhadap aktivis HAM Munir, menghukum terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto dua tahun penjara. Mahkamah Agung hanya menghukum terdakwa karena penggunaan surat palsu sebagai dakwaan kedua, sedangkan terhadap dakwaan pertama tentang perencanaan pembunuhan dianggap tidak terbukti dengan alasan tidak ada fakta / bukti dan saksi. Mahkamah Agung hanya melihat secara teknis yuridis bahwa saksi haruslah yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri. Dalam putusan juga tidak mencantumkan rekomendasi agar kepolisian membuka kembali penyelidikan kasus kematian Munir. Meskipun dalam putusannya telah membebaskan Polycarpus dari tuduhan pembunuhan berencanaterhadap Munir.
  
Putusan Mahkamah Agung tersebut sungguh mencederai martabat Hakim dan rasa keadilan di Indonesia dan dikawatirkan putusan ini menjadi rujukan dan    preseden buruk pada sistem Hukum dan penegakan Hukum di Indonesia, yang dapat dipastikan penegakan Hukum menjadi dalam titik nadzir. Seharusnya majelis Hakim memperhatikan "Dissenting Opinion" salah satu Hakim anggota (Artidjo Alkostar), yang sependapat dengan pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat yang menggunakan metode "Oposteriori" yaitu dari suatu akibat, dicari petunjuknya untuk menemukan sebab-akibat (Asas Causalitas). Dengan putusan tersebut, MA telah tercatat telah lebih dari 19 kali membebaskan terdakwa kejahatan HAM, sehingga Mahkamah Agung benar-benar telah menjadi Mesin Pencuci Kejahatan HAM.

Dari fakta-fakta bebasnya Polycarpus dari dakwaan  pertama melakukan pembunuhan berencana terhadap Munir, hal ini tidak menunjukan Komitmen Presiden Susilo Bambang Yudoyono yang menyatakan akan menuntaskan kasus pembunuhan Munir sampai keakar-akarnya perlu dipertanyakan. Penuntasan kasus pembunuhan Munir akan menjadi catatan sejarah Indonesia serta ujian bagi pemerintah Indonesia atas komitmenya dalam penegakan Hukum dan HAM serta Demokratisasi.
   
KontraS Sumut berpendapat bahwa sejarah penegakan Hukum dan HAM, serta kasus-kasus kekerasan yang menimpa aktivis HAM masih diwarnai kekelaman, sampai saat ini belum ada satu proses peradilan yang dengan serius menyeret dan mengadili para pelaku-pelakunya mulai dari pelaku lapangan hingga dalangnya. Ini jelas menunjukkan adanya ketidakmampuan dan ketidakmauan negara mengadili pelaku kejahatan HAM sehingga Impunity masih berakar kuat di Indonesia.

Berdasarkan hal- hal tersebut diatas, KontraS Sumatera Utara menyatakan sebagai berikut :

1.
KontraS Sumatera Utara menyatakan bahwa keputusan MA merupakan keputusan yang aneh dan kontroversi serta mengandung banyak masalah. Hal ini menandakan buruknya rull of law di Indonesia.
2.
Mendesak Presiden RI untuk membentuk kembali Tim Pencari Fakta yang Baru guna menyelesaikan kasus pembunuhan Munir.
3.
Mendesak Presiden RI Untuk Mengumumkan kepada publik temuan dan rekomendasi Tim Pencari Fakta Kasus meninggalnya Munir yang di bentuk Melalui Keputusan Presiden Nomor 111 tahun 2004.
4.
Mendesak Kapolri Jenderal Pol Sutanto Untuk memanggil dan menyelidiki elit BIN yang terindikasi terlibat kasus pembunuhan Munir.
5.
Apabila Pemerintah dalam hal ini tidak mampu serta tidak bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan dan menuntaskan dalang serta aktor-aktor kasus pembunuhan Munir, tidak menutup kemungkinan kasus ini akan dibawa ke Makamah Internasional dalam Pengadilan Kejahatan Internasional (International Criminal Court), karna kasus pembunuhan terhadap Aktivis HAM Munir merupakan perlakuan kejahatan kemanusian.


Medan, 7 Oktober 2006
Badan Pekerja  
  
  
  
Oslan Purba
Koordinator



Kasus terkait Pembunuhan Munir 2004;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 5,321 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org