Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Mencurigakan, Pembatalan Pra-Rekonstruksi

Tgl terbit: Rabu, 23 Februari 2005
Untitled Document

Siaran Pers

Nomor :   07/SP-KontraS/II/2005

Tentang

MENCURIGAKAN, PEMBATALAN PRA-REKONSTRUKSI KASUS MUNIR

Investigasi atas kasus meninggalnya Munir telah berlangsung selama lebih dari lima bulan. Namun selama waktu itu, belum juga diperoleh kemajuan. Rekonstruksi awal yang sekiranya akan digelar pada Selasa, 22 Februari 2004, secara mendadak dibatalkan.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mempertanyakan alasan pembatalan gelar rekonstruksi awal untuk kasus pembunuhan Munir. Pembatalan yang mendadak ini menimbulkan tanda tanya besar bagi publik dan KontraS khususnya, yang telah lama menunggu adanya kemajuan dalam proses penyidikan kasus Munir.

KontraS memandang bahwa rekonstruksi awal merupakan tahapan penting untuk mendapatkan bukti akurat guna menguatkan bukti permulaan yang telah diperoleh. Tahapan ini juga penting agar pengungkapan kasus ini tidak berlarut-larut, apalagi mengingat hingga kini tak jelas siapa tersangkanya.

KontraS mencurigai terdapat sesuatu yang janggal dibalik pembatalan sepihak tersebut. Oleh karena itu Kontras mendesak Garuda untuk memberikan penjelasan atas pembatalan agenda pra rekonstruksi ini. Secara khusus, Kontras meminta kepada managemen Garuda untuk menon-aktifkan seluruh awak Garuda yang diperlukan bagi prarekontrusksi tersebut. Kontras juga mendesak Polri sebagai penyidik untuk melakukan upaya paksa terhadap Garuda untuk melaksanakan pra rekonstruksi ini.  

Demikian pernyataan ini disampaikan. Terima kasih.

Jakarta, 23 Februari 2005

Badan Pekerja KontraS

 

Edwin Partogi

Kepala Bidang Operasional

Rekam Jejak tentang Pra Rekontruksi Kasus Munir

  1. Pada 27 Januari 2005, Tim Pencari Fakta   (TPF) telah meminta kepada polisi untuk melakukan rekonstruksi di bandara Soekarno-Hatta dan di dalam pesawat Garuda GA 974.(lihat, Indopost 28 Januari 2005)
  2. Pada 11 Februari 2005, TPF kembali mengulangi permintaan supaya penyidik melakukan rekontruksi pada rapat antara TPF dan penyidik.(lihat, Republika, Media Indonesia dan Suara Pembaruan pada tanggal yang sama,12 Febuari 2005)
  3. Pada 14 Feb 05,   rapat kerja dengan komisi III DPR, Dir.I   Keamanan dan Transnsional Bareskrim Polri Brigjen Pol Pranowo mengatakan Garuda sudah menjanjikan rekontruksi ulang bisa dilakukan. Sebelumnya Garuda berasalan belum bisa dilakukan rekontruksi karena pesawat GA-974 digunakan untuk mengangkut jemaah haji, serta jadwal kru yang berbeda sehingga sulit untuk mengumpulkan mereka.(Lihat, Koran Tempo 15 Januari 2005)
  4. Pada 16 Feb 05, di Mabes Polri, Brigjen Pol. Pranowo Polisi mengatakan akan melakukan prarekontruksi pembunuhan Munir pada 21 Februari 2005. (lihat, Republika dan Media Indonesia 17 Feb 05)
  5. pada Senin, 21 Feb 05, Ketua TPF Brigjen Pol Marsudi Hanafi   menyampaikan, prarekontruksi yang sebelum Senin, 21 Feb 05 berubah menjadi Selasa, 22 Feb 05 tanpa alasan yang jelas. (Lihat, Indopost 22 Feb 05)
  6. Pada Selasa, 22 Feb 05 Brigjen Pranowo menyatakan, prarekontruksi batal dilakukan pada hari itu karena pihak Garuda belum siap menghadirkan semua kru pesawat   yang terlibat dalam penerbangan pada hari kematian Munir, 6 September 2004.


Kasus terkait Pembunuhan Munir 2004;:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,603 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org