Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia- Timor Leste Setahun Tanpa Akuntabilitas

Tgl terbit: Senin, 28 Agustus 2006

PRESS RELEASE BERSAMA
Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia- Timor Leste
Setahun Tanpa Akuntabilitas

Perpanjangan Komisi Kebenaran dan Persabatan oleb Pemerintah Indonesia dan Timor Leste pada awal Agustus ini, semakin memperburuk komitmen Indonesia untuk menegakan HAM dan Keadilan bagi korban. Perpanjangan juga mendapat sorotan internasional sebagaimana tercantum dalam laporan dari Sekjend PBB tentang Keadilan dan Rekonsiliasi di Timor Leste No S/2006/580, tanggal26 Juli 2006.

Masa kerja KKP berakhir tanggal 1 Agustus 2006 dan diperpanjang lagi untuk 1 tahun kedepan. Perpanjangan ini tidak disertai penjelasan tentang apa yang sudah dikerjakan dan alasan memperpanjang masa kerja KKP. Dalam pemberitaan situs resmi KKP/CTF Timor Leste www.ctf-ri-tl.org tidak disebutkan berapa pelaku / jenderal TNI yang telah dan akan dipanggil oleb Komisi. Tidak pula disebutkan hal-hal apa yang te1ah dilakukan oleb KKP untuk mengungkapkan kebenaran. Ketiadaan ini mempertegas tidak adanya akuntabilitas dan tranparansi dari KKP.

Disamping masalah akuntabilitas dan tranparansi dalam prosedur kerja KKP, masalah mendasar keberadaan KKP dan perpanjangannya, bertentangan dengan semangat dan substansi dari Laporan Sekjend PBB tentang keadilan dan rekonsiliasi Timor Leste yang disampaikan kepada Dewan Keamanan PBB. Petentangan itu antara lain:

Pertama , Dalam laporan Sekjend PBB secara tegas dinyatakan bahwa pelaku kejahatan yang termasuk tindak pidana internasional tidak boleh mendaapatkan pengampunan/ amnesty. Para pelaku harus diadili melalui persidangan yang independen dan fair . Sedang dalam TOR pembentukan KKP/CTF yang menjadi acuan kerjanya masib tetap mengatur tentang jaminan mendapatkan amnesti bagi pe1aku.

Kedua , KKP tidak bekerja dengan prinsip dasar bukum dan kebiasaan international, yaitu mengingkari prinsip jus cogens dan individual criminal responsibility. Padahal 1aporan Sekjend PBB secara tegas meminta KKP untuk bekerja sesuai dengan standar dan prinsip international yang berlaku.

Kondisi ini diperburuk dengan tidak adanya akountabilitas dari KKP/CTF setahun dalam masa kerjanya, dan tidak ada jaminan setahun kedepan adanya akuntabi1itas tersebut. Disamping itu juga tidak ada amandemen terbadap TOR yang menyimpang dari prinsip dan kebiasaan International.

Berangkat dari Kondisi diatas, kami menytakan sikap sebagai berikut :

•  Mendesak Pemerintah Rl dan Timor Leste untuk membubarkan KKP/CTF danmelaksanakan prinsip dan kebiasaan international dalam kerangka HAM dan keadilan, serta proaktif dalam menyikapi basil laporan Sekjend PBB tentang Keadilan dan Rekonsiliasi Timor Leste.

•  Mendesak pemerintahan Rl untuk menjelaskan kepada publik basil kerja KKP/CTF selama 1 tahun yang telah ber1angsung.

•  Mendesak pemerintahan Rl untuk segera mempersiapakan agenda keadilan bagi korban Timor Leste, misalnya saja mempersiapkan persidangan kembali untuk kasus kejahatan HAM 1999, karena Pengadilan HAM Ad Hoc Timor Timur tidak kredibel.

Jakarta, 28 Agustus 2006

 

HRWG (Rafendi Djamin) KONTRAS (Usman Hamid)
ELSAM (AgungYudha) DEMOS (AntonP.)
IMP ARSIAL (Rusdi Marpaung) PBHI (Jhonson Panjaitan)
SHMI (Ade Rostina S.) JKB (Hilmar Farid)

 



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,560 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org