Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Timus RUU PA Sengaja Merampas HAK Keadilan Korban Pelanggaran HAM Aceh

Tgl terbit: Selasa, 04 Juli 2006

Siaran Pers Bersama
No. 15/Siaran PersNII/2006
Timus RUU PA Sengaja Merampas
HAK Keadilan Korban Pelanggaran HAM Aceh

TIMUS (Tim Perumus) RUU PA sengaja merampas HAK atas Keadilan bagi korban Pelanggaran HAM Aceh dan mengancam proses perdamian aceh berdasarkan keadilan. Kondisi Ini dapat dilihat dari Drafl TIMUS tgl 29/6/06 pkl 20.00 WIB yang mengatur tentang pengadilan HAM, terutama pasal 215.

Dalam pasal 2l5

1.
Untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi sesudah Undang-Undang ini diundangkan, dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di Aceh.
2.
Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) memuat antara lain pemberian kompensasi, restitusi dan/atau rehabilitasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia.

Pasal tersebut memilikii dua masalah mendasar bagi pemenuhan hak keadilan bagi korban dan hukum di Indonesia.

Pertama. Merampas hak keadilan korban. Pasal 215 terutama ayat satu secara jelas menyebutkan pembatasan yuridiksi waktu pengadilan HAM bekerja di Aceh, yaitu untuk kejadian setelah UU di Undangkan. Implikasi dari pembatasan ini adalah adanya kevakuman mekanisme hukum yang adil bagi korban yang mengalami kejahatan setelah tahun 2000 sebelum UU PA diundangkan.

Fakta ini menunjukkan interest elit politik yang lebih mementingkan agenda mainstream kelompok elit dan status quo dan mengabaikan kepentingan korban. Langkah ini juga menjadikan satu bukti yang signifikan atas kekuatiran banyak pihak dari masyarakat sipil di seluruh Indonesia akan adanya Impuinity. Elit politik terutama yang berada dalam TIMUS telah membuktikan kekhawatiran tersebut dengan usaha melakukan impunitas secara terbuka.

Kondisi ini juga kontraproduktif terhadap posisi Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB yang telah mengikatkan janji dan berkomitment untuk menegakkan HAM dan Prinsip International. Sebab pasal 215 berte-ntangan dengan prinsip Joinet (prinsip memerangai impuinitas) yang diterima oleh komunitas International.

Kedua. Merusak tatanan Hukum nasional yang menjamin keadilan. Pada prinsipnya dimunginkan satu aturan hukum yang dibuat dengan kerangka lex specialis, namun bukan berati atas nama lex specialis menafikan prinsip keadilan yang menjadi prinsip paling mendasar dalam khasanah hukum.

Pasal 215 tersebut secara jelas dan terbuka melanggar prinsip mendasar dalam hukum, yaitu prinsip keadilan atas nama lex specialis. Hal ini dapat dilihat dari sengajanya pasal tersebut menabrak UUD 45 yang diamandemen dan UU 26/2000 serta UU 27/2004 tentang KKR.

Keberadaan pasal tersebut akan merusak secara sistematis ketiga aturan hukum tersebut yang secara Iansung berhubungan dengan masalah keadilan bagi pelanggran HAM

Contoh yang dapat ditelusuri misalkan saja, dalam UU 26 ( pengadilan HAM) maupun UU 27 (KKR) ditentukan tentang batasan yuridiksi waktu kedua mekanisme tersebut bekerja. Dengan adanya pasal 215, batasan waktu akan rusak dan ini tidak hanya berimplikasi pada kejahatan kapan yang diselesaikan namun juga bagaimana penyelesaian kejahatan tersebut. Sebab secara jelas juga dalam kedua UU tersebut mekanisme penyelesaian kejahatan dirumuskan.

Implikasi lain adalah adanya diskriminasi terhadap korban. Misalnya saja bagaimana menyelesaiakan kasus penghi1angan orang secara paksa yang peristiwa terjadinya jauh sebelum UU PA diundangkan dan masih berlangsung hingga sekarang dan akan datang. Dengan demikian, sangat terlihat dengan semangat RUU PA versi TIMUS pastilah korban penghilangan paksa akan mengalami diskriminasi.

Selain itu hasil TIMUS juga mereduksi Hasil Panja dan Pansus sebelumnya, sebagai contoh dalam konsideran versi 29/6/06, adanya penghilangan UU 26/2000 tentang pengadilan HAM sebagai konsideran.

Berangkat dari masalah di atas, Aceh Working Group (AWG) Menyatakan sikap sebagai berikut:

1.
Mengecam TIMUS yang telah sengaja mengabaikan hak atas keadilan korban pelanggaran HAM Aceh dan merusak tatanan hukum yang berkeadilan di Indonersia.
2.
Meminta DPR untuk segera merevisi Pasal 215 atau bagian lain yang berhubungan dengan keadilan bagi pelangaran HAM atas dasar konstitusional dan prinsip keadilan.
3.
Mendesak DPR untuk memastikan dalam konsideran tentang UU 26/2000 serta UU 27/2004 tentang KKR agar  genda keadilan tetap dijamin dalam UU PA nantinya.
4.
Meminta DPR terbuka dalam proses pembuatan RUU PA yang dalam tahapan terakhir ini lebih tertutup.

Jakarta, 4 Juli 2006

Aceh Working Group

Rusdi Marpaung (0811177982)
Choirul Anam (0815871 8498) Ori Rachman (081319109844)
Rafendi Djamin (081311442159)

 

Aceh Working Group:
Imparsial, KontraS, PBHI, Kalyanamitra, HRWG, LBH Apik, Pird-YLBHI, Yappika, LSPP,
AJI Indonesia, Elsam, VHR, SHMI, ICW, Walhi

Sekretariat: JI. Diponegoro No.9 Menteng Jakarta Pusat10310
Tip. 62.21.3158570, 6221 92866654 Fax. 62.21.3158570
e-mail. office@awg.or.id, awg-members@yahoogroups.com
http.llwwwawg.or.i



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 4,118 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org