Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Pemerintah Tidak Serius Memenuhi Kewajibannya Untuk Menghentikan Penyiksaan

Tgl terbit: Sabtu, 24 Juni 2006

Peringatan Hari Internasional Dukungan terhadap Korban Penyiksaan
26 Juni2006:
Pemerintah Tidak Serius Memenuhi Kewajibannya Untuk Menghentikan Penyiksaan

 

Indonesia telah meratifikasi Konvensi menentang Penyiksaan melalui UU No 5 tahun 1998 sejak tahun 28 September 1998. Sebagai negara peserta Konvensi menentang Penyiksaan atau the International Convention against Torture, and other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment (Convention against Torture-CAT), Indonesia terikat kewajiban untuk melakukan upaya legislatif, judikatif dan eksekutif yang efektif untuk mencegah terjadinya tindak penyiksaan (pasal 2 CAT). Indonesia juga wajib menjamin pelakunya dihukum melalui hukuman yang berat sesuai dengan kejamnya tindak penyiksaan yang di luar rasa kemanusian (pasal 4 CAT). Selain itu, juga terdapat kewajiban untuk memberikan pemulihan (kompensasi, rehabilitasi dan restitusi) kepada para korban penyiksaan (pasal 14 CAT).

Kewajiban ini semakin mengikat Indonesia terlebih karena Indonesia-pun telah meratifikasi Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (International Convenan on Civil and Political Rights- ICCPR) dengan UU No. 12 tahun 2005. Dalam kovenan tersebut juga terdapat larangan tindak penyiksaan (pasal 7 ICCPR) dan kewajiban untuk memberikan pemulihan bagi para korban (pasal 2 ICCPR).

Namun hampir delapan tahun telah berlalu dan belum ada implementasi konkrit yang membuat masyarakat merasa aman dan tidak terancam dari tindak penyiksaan oleh aparat negara. Setiap hari masyarakat disuguhkkan fakta-fakta penyiksaan oleh aparat negara melalui tayangan-tayangan kriminal di televisi. Namun banyaknya fakta dan banyaknya korban tidak sebanding dengan banyaknya penegakan hukum terhadap pelaku penyiksaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah tidak serius melaksanakan kewajibannya untuk menghentikan penyiksaan dan memulihkan keadaan korban penyiksaan.

Ketentuan hukum yang tersedia di Indonesia saat ini juga belum sejalan dengan Konvensi menentang penyiksaan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun aturan lainnya, termasuk UU Hak Asasi Manusia dan UU Pengadilan HAM masih belum cukup meng-cover segala kewajiban-kewajiban negara menurut Konvensi menentang Penyiksaan. Untuk itu, kebutuhan akan aturan perundang-udangan yang implementatif sejalan dengan Konvensi menentang Penyiksaan amat mendesak.

Saat ini draft Rancangan KUHP masih menjadi bahan diskusi oleh tim perumusnya. Rancangan tersebut memuat ketentuan tentang tindak pidana penyiksaan. Terdapat dua hal yang wajib dipenuhi oleh rancangan pasal pidana tentang penyiksaan tersebut, yakni dimuatnya unsur-unsur definisi penyiksaan sebagaimana dalam pasal 1 Konvensi menentang penyiksaan, ketentuan pidana yang berat sesuai dengan kedudukan tindak penyiksaan sebagai kejahatan luar biasa, dan perumusan pasal lain untuk memuat ketentuan mengenai tindakan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat lainnya sebagaimana dalam pasal 16 Konvensi menentang Penyiksaan.

Hal lain yang juga mesti diperhatikan bahwa untuk memproses kasus penyiksaan dibutuhkan prosedur khusus mengingat pelakunya adalah pejabat publik atau aparat keamanan. Banyak kasus sulit untuk ditindak lanjuti karena permasalahan kesetiaan terhadap korps (corps d’esprit). Oleh karena itu Jaringan Menentang Penyiksan juga mendorong agar dibuat aturan khusus untuk menangani kasus penyiksaan termasuk pula membentuk unit penyidik khusus untuk kejahatan penyiksaan. Pemerintah juga harus mempersiapkan aturan-aturan hukum sebagai langkah harmonisasi terhadap Konvensi menentang Penyiksaan yang berhubungan dengan aturan ekstradisi, persoalan yurisdiksi universal untuk penyiksaan, perlindungan terhadap seseorang yang meminta perlindungan negara RI dimana jika kembali ke negaranya tesebut orang itu akan terancam untuk disiksa dan lain-lain sebagaimana siatur dalam Kovensi Menentang Penyiksaan.

Esok hari, Senin 26 Juni 2006 adalah International Day in Support of Victims of Torture atau dikenal juga hari dukungan terhadap para korban penyiksaan. Hari anti penyiksaan ini diperingati di seluruh dunia sebagai bentuk penghormatan atas para korban dan keluarga korban penyiksaan karena banyak negara di dunia, termasuk Indonesia tidak mempedulikan nasib para korban dan bahkan semakin memperberat penderitaan mereka dengan tidak melakukan penghukuman terhadap pelaku dan memberikan pemulihan bagi para korban.

Peringatan 26 Juni-hari dukungan terhadap korban penyiksaan ini seharusnya dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk menunjukkan bahwa negara bertanggung jawab melindungi warga negara dan berkemauan untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Kewajiban dalam Convention against Torture dan ICCPR hendaknya tidak hanya di atas kertas belaka, namun harus mewujud dalam tindakan konkrit, tegas dan pasti.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Kami Jaringan Menentang Penyiksaan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

  1. Mendesak Pemerintah menegakkan hukum tanpa diskriminasi terhadap pelaku tindak penyiksaan sesuai dengan tingginya kekejaman dari tindak penyiksaan itu.
  2. Mendesak pemerintah untuk memberikan hak-hak korban penyiksaan atas kompensasi, rehabilitasi dan satisfaction.
  3. Mendesak Pemerintah untuk segera mengimplementasikan kewajibannya menurut Konvensi menentang Penyiksaan melalui aturan hukum yang jelas dan tegas, meliputi prosedur penanganan kasus penyiksaan, penghukuman terhadap pelaku, definisi penyiksaan, dan kewajiban negara memberikan pemulihan terhadap korban, termasuk membentuk unit penyidik khusus untuk memproseh hukum tindak penyiksaan.
  4. Mendesak kepada Kepala Kepolisian RI (Kapolri) untuk memerintahkan secara tegas bahwa aparat kepolisian tidak diperbolehkan menggunakan cara-cara penyiksaan dalam segala tindakannya dan terhadap pelaku penyiksaan akan ditindak secara hukum dengan ancaman hukuman yang berat.
  5. Mengajak kepada seluruh komponen masyarakat untuk secara bersama mengutuk segala tindak penyiksaan yang terjadi, mencegah peristiwa tersebut, melaporkan dan melakukan tindakan hukum terhadap segala tindak penyiksaan yang terjadi yang dilakukan aparat keamanan atau pejabat publik.

 

Jakarta, 24 Juni 2006
Jaringan Menentang Penyiksaan 



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 4,270 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org