Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
RUU Rahasia Negara

Tgl terbit: Kamis, 22 Juni 2006

Siaran Pers Bersama
Tentang
RUU Rahasia Negara
“Perlu Perombakan Total”

Berkaitan dengan RUU Rahasia Negara yang disusun Dephan, kami meminta kepada Pemerintah, untuk merumuskan RUU ini benar-benar mengadopsi prinsip-prinsip sebagai berikut:

  • Kewajiban bagi negara untuk membuat sebuah sistem pengelolaan rahasia negara yang dapat menjamin keamanan nasional;
  • Sebuah informasi dapat ditetapkan sebagai rahasia negara jika dan hanya jika informasi tersbut secara obyektif menyangkut keamanan nasional. Dengan kata lain, rahasia negara adalah informasi yang apabila bocor dapat membahayakan keamanan nasional;
  • Keamanan nasional tersebut tentunya juga menyangkut keamanan warga negara (human security), selain keamanan wilayah dan pemerintahan;

Kami menilai RUU Rahasia Negara yang disusun oleh Departemen Pertahanan masih belum mengadopsi dan mengatur secara jelas prinsip-prinsip tersebut. Hal ini dapat ditunjukkan sebagai, berikut:

  1. Pengertian rahasia negara yang masih terlalu umum dan cenderung keluar dari batasan mengenai keamanan nasional. Misalnya dengan masih dimasukkannya unsur "penyelenggaraan negara" dan "ketertiban umum" dalam pengertian tentang Rahasia Negara.
  2. Cakupan rahasia negara juga terlalu umum, dimana ada beberapa hal yang tidak memnuhi prinsip bahwa sebuah informasi bisa ditetapkan sebagai Rahasia Negara atau bukan, sesuai dengan prinsip diatas.
  3. Mekanisme penetapan rahasia negara masih tidak jelas, termasuk didalamnya metode dalam menentukan apakah sebuah informasi merupakan Rahasia Negara atau bukan, sesuai dengan prinsip diatas.
  4. Mekanisme pengelolaan dan pengamanan rahasia negara juga masih tidak jelas, sehingga tidak ada jaminan bahwa Rahasia Negara terjamin keamanannya.
  5. Informasi, benda dan/atau aktivitas yang tidak berkaitan dengan kejahatan hak asasi manusia dan tindak pidana korupsi, tidak dikecualikan dalam RUU ini. Hal ini perlu diatur agar kekhawatiran masyarakat UU ini akan dijadikan benteng dan rantai impunitas dapat dijawab.

Berdasarkan, hal-hal tersebut kami mengusulkan:

  1. Rumusan Pasal tentang pengertian Rahasia Negara, sebagai berikut:
    “Informasi, benda dan/atau aktivitas yang secara resmi ditetapkan dan perlu dirahasiakan untuk mendapat perlindungan melalui mekanisme kerahasiaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini, yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak secara objektif dapat mengancam keamanan nasional dan keamanan masyarakat.”
  2. Cakupan jenis rahasia negara, dibatasi hanya meliputi ruang lingkup bidang:
    • Pertahanan dan keamanan Negara;
    • Hubungan Luar Negeri;
    • Intelijen;
    • Persandian Negara
    Sehingga bidang: proses penengakan hukum, ketahanan ekonomi nasional dan aset vital negara mesti dihapus
  3. Mekanisme penetapan rahasia negara
    Semestinya dimuat sebuah bagian atau pasal yang mengatur mekanisme penetapan rahasia negara yang dilakukan secara ketat dan terbatas, dengan alat pengujian dan kriteria-kriteria penetapan yang diketahui publik oleh lembaga yang ditunjuk dalam UU ini.
  4. Mekanisme pengelolaan dan pengamanan rahasia negara
    Perlu dirumuskan sebuah pasal untuk menunjuk sebuah lembaga yang secara khusus bertanggungjawab untuk mengelola dan mengamankan rahasia negara. Dalam hal ini. Penyimpanan, pentransmisiannya dapat dilakukan oleh Lembaga Sandi Negara
  5. Informasi, benda dan/atau aktivitas yang berkaitan denga kejahatan hak asasi manusia dan tindak pidana korupsi, mesti dikecualikan. Rahasia negara ditetapkan secara ketat dan terbatas seperti dalam point 3. dan tidak berlaku jika Informasi, benda dan atau/aktivitas tersebut menyangkut adanya dugaan keras kejahatan hak asasi manusia dan kasus korupsi. Pasal ini merupakan pasal pengecualian (exeption clause), seperti klausa yang dimuat dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (the International Covenant Civil and Political Rights) yang telah diratifikasi oleh UU No. 12/2005 – perihal non-derogable rights.

Jakarta, 22 Juni 2006
YLBHI-PACIVIS-LESPERSSI-LSPP-IMPARSIAL-VISI ANAK BANGSA-KONTRAS-ISAI-PSHK-PROPATRIA-Yayasan SET-ICW



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,349 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org