Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Kekerasan Sipil Berlanjut Akibat Gagalnya Keadilan

Tgl terbit: Jumat, 02 Juni 2006

Siaran Pers Bersama
KEKERASAN SIPIL BERLANJUT AKIBAT GAGALNYA KEADILAN

Sejumlah organisasi hak asasi manusia, menyayangkan perkembangan  situasi keamanan di Timor Leste akhir-akhir ini. Kondisi ini semakin menutup peluang keadilan dan upaya mengungkap kebenaran di Timor Leste yang sedang berjalan. Kami berpendapat, bahwa situasi keamanan yang terjadi saat ini mengalihkan perhatian international dari masalah keadilan menjadi masalah keamanan. Akibatnya, impunitas terus berlanjut.

Kondisi ini semakin nyata setelah tersiar kabar hilangnya berkas dan bukti material kasus kejahatan HAM berat, termasuk perkara Jenderal Wiranto, dan Adam Damiri. Implikasi negative bisa terjadi pada 1) kelanjutan laporan CAVR Timor Leste yang amat strategis bagi perdamaian; 2) semakin jauhnya penegakan keadilan di tingkat PBB untuk Timor Leste. Padahal agenda ini akan dibahas pada bulan Juni 2006 di PBB.

Ini bisa digunakan sebagai alasan untuk tidak memprioritaskan keadilan dan memberi peluang bagi pelaku kejahatan untuk lepas dari jeratan hukum.

Elit politik Timorleste tidak segera melanjutkan rekomendasi CAVR, misalnya tahapan-tahapan rekonsiliasi yang bisa memberi fundamen kerangka kerja yang jelas bagi transisi politik di Timorleste dijalankan. Langkah yang diambil membuat rekonsiliasi dengan Indonesia, melalui CTF yang berarti juga bertentangan dengan hak-hak korban .    
 
PBB lambat penegakan keadilan bagi Timor Leste dan tidak konssiten memberikan  bantuan untuk kehidupan sosial ekonomi. Kelambanan ini terbukti dari lamanya penyerahan hasil COE dan CAVR  dari Sekjen PBB ke Dewan Keamanan.
 
Berangkat dari masalah diatas komunitas NGO Indonesia menyatakan sikap sebagai berikut:

  1. Mendesak elit politik Timor Leste menyelesaikan masalah keamanan dengan jalan damai dan adil. Penyelesaian ini sangat penting untuk mencegah meluasnya konflik di tingkat masyarakat. Termasuk menjelaskan secara terbuka kepada PBB dan publik tentang penjarahan barang bukti kejahatan.
  2. Mendesak PBB segera memberi bantuan kemanusiaan, memfasilitasi perundingan damai dan mengkonkretkan keadilan bagi Timor Leste sesuai tanggung jawabnya serta terus mendorong penyelesaian problem impunitas.
  3. Mendesak Negara-negara regional memberi bantuan kemanusiaan.

Jakarta, 2 Juni 2006

HRWG- PBHI-KONTRAS-ELSAM-JKB-SHMI-IMPARSIAL-YLBHI



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Wilayah terkait:


Dilihat : 3,087 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org