Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Eksekusi Hukuman Mati Harus Dihapus, Bukan Sekedar Caranya

Tgl terbit: Selasa, 29 Maret 2005
Untitled Document

Siaran Pers

No. 12/SP-KontraS/III/05

Eksekusi Hukuman Mati Harus Dihapus, Bukan Sekedar Caranya

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meminta Presiden untuk meninjau ulang pelaksanaan hukuman mati. Bukan sekedar merubah tata caranya seperti yang dilontarkan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, dari cara ditembak menjadi digantung atau disuntik mati. Perubahan cara tersebut tidak akan berpengaruh apapun bagi penegakan hokum yang lebih manusiawi, kecuali melanjutkan pelaksanaan hukuman   mati, termasuk dalih meminimalisir derita terpidana. Pilihan cara tidak tepat menjadi pembenar untuk melaksanakan hukuman mati.

KontraS menilai pelaksanaan hukuman mati melanggar hak manusia paling dasar yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun ( non derogable rights ). Hukuman mati adalah bentuk hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Hukuman mati memiliki turunan pelanggaran serius HAM lainnya, yaitu tindak penyiksaan mental (psikologis) karena lamanya rentang waktu antara vonis dan eksekusi, apalagi rangkaian hak terpidana mati seringkali tidak diberikan secara penuh oleh otoritas hokum Indonesia. Bahkan menjadi hukuman kolektif terhadap anggota keluarga dari terpidana mati.

Pelaksanaan proses hokum di Indonesia yang tidak imparsial, netral dan korup menjadi penyebab rendahnya objektivitas dalam penjatuhan hukuman. Hal ini membuka peluang bagi penerapan hokum yang salah terhadap mereka yang tidak bersalah.

Pada kasus pembunuhan Munir, masih diterapkannya hukuman mati di Indonesia, telah mempersulit kebutuhan adanya mutual legal assistance dari pemerintah Belanda yang terikat protocol (6) Konvensi Eropa mengenai penghapusan hukuman mati.

KontraS meminta pemerintah SBY untuk meluruskan sikap pemerintah   yang selama ini bersifat ambigu terhadap hukuman mati. Contoh, pemerintah Megawati pernah meminta pemerintah Arab Saudi untuk tidak mengeksekusi Kartini, seorang TKW. Namun hal ini tidak terjadi pada kasus hukuman mati WNA di Sumatera Utara tahun lalu dan kasus Astini.

Sekali lagi, KontraS meminta Presiden SBY meninjau ulang rencana eksekusi Jaksa Agung bagi terpidana mati yang grasinya ditolak Presiden pada periode lalu (lihat lampiran). Hukuman mati adalah bentuk penghukuman yang sudah dinilai efektif untuk penegakan hokum didunia (lihat lampiran).

Jakarta, 29 Maret 2005

Badan Pekerja KontraS,

Usman Hamid

Koordinator   

Fakta menentang hukuman mati

Hingga 1 Oktober 2004, 118 negara didunia telah menghapuskan hukuman mati, baik melalui mekanisme hokum atau secara praktek.

Rata-rata 3 negara setiap tahunnya menyatakan penghapusan hukuman mati, dengan kecenderungan meningkatnya Negara-negara dikawasan Afrika (sudah 24 negara).

Negara yang menghapuskan hukuman mati dalam system hukumnya : South Africa, Angola, Cape Verde, Cote d'Ivoire, Djibouti, Guinea Bissau, Mauritius, Mozambique, Namibia dan Sao Tome and Principe.

Negara yang selama 10 tahun terakhir tidak melaksanakan hukuman mati dan secara politik memiliki komitmen untuk tidak melaksanakan penghukuman mati (karena itu mereka dikategorikan sebagai Negara yang tidak melaksanakan hukuman secara praktek) : Algeria, Benin, Burkina Faso, Gambia, Kenya, Madagaskar, Mali, Mauritania, Nigeria, Central African Republic, Republic of Kongo, Senegal, Togo, Tunisia.

                                          

Daftar Terpidana Mati yang Segera Dieksekusi

No.

Nama

Kasus

Pihak Eksekutor

Keterangan

1

Sumiarsih (57 th)

Pembunuhan, 1988

Kejari Surabaya, Jawa Timur

PK ditolak, Mengajukan grasi dan ditolak sejak zaman Soeharto, Habibie, Gus Dur hingga Megawati

2

Sugeng (39 th)

3

Suryadi Swabuana

Pembunuhan, 1992

Kejari Palembang, Sumatera Selatan

Grasi ditolak

4

Jurit bin Abdulah (40 th)

Pembunuhan, 1998

Kejari Sekayu, Sumatera Selatan

PK ditolak, grasi ditolak

5

Irwan Sadawa (23 th)

Pembunuhan, 2002

Kejari Lubuk Basung, Sum-Bar

Grasi ditolak

6

Taroni Hia (26 th)

7

Rio Alex Bulo (27 th)

Pembunuhan, 2001

Kejari Purwokerto, Jawa Tengah

Grasi ditolak

8

Djais Adi Prayitno

Pembunuhan, 1988

Grasi ditolak, meninggal di LP

    Sumber : Data olahan KontraS dari berbagai media massa         



Kasus terkait Pembunuhan Munir 2004;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,835 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org