Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Indonesia terpilih Menjadi Anggota Dewan HAM PBB Bukan sekedar Kebanggaan namun mempakan Tanggung Jawab

Tgl terbit: Kamis, 11 Mei 2006

Siaran Press

Indonesia terpilih Menjadi Anggota Dewan HAM PBB
"Bukan sekedar Kebanggaan namun mempakan Tanggung Jawab"

Terpilihnya Indonesia menjadi Anggota Dewan HAM PBB periode 3 tahun pertama pada pemilihan tanggal 9 Mei 2006 (10 Mei. New York) kemarin, bukan sekedar kebanggaan namun merupakan tanggung jawab Indonesia untuk mempromosikan dan menegakaan Hak Asasi Manusia, baik di nasional mapun International. Tanggung jawab ini tercermin pada pengakuan ikrar dan komitment yang menjadi syarat pendaftaran pencalonan Dewan HAM tersebut.

Sebagai negara yang dipilih dengan suara nomer dua terbanyak untuk mewakili kawasan Asia (165 suara) memberikan mandat dan kepercayaan masyarakat international yang cukup besar terhadap Indonesia untuk memperbaiki kondisi HAM di nasional dan kontribusi positif terhadap dunia International.
Mandat dan kepercayaan ini merupakan tantangan yang sekaligus tanggung jawab dalam promosi, perlindungan dan penegakan HAM.

Sehingga Indonesia memiliki kewajiban sebagai Anggota Dewan HAM untuk :

Dilevel nasional : secara umum mengintegrasikan berbagai konvenan Internasional yang telah diratiftkasi† dan menjamin implementasi atas konvenan tersebut. Memperbaiki kebijakan tentang Hak asasi Manusia, terutama kebijakan hukum, institusional aparatus Negara dan politik ekonomi dan sosial yang selama ini belum menunjukkan satu kondisi kebijakan yang mencerminkan prinsip dasar HAM, misalnya masih banyak regulasi hukum yang telah atau sedang dibuat melanggar norma dan standart hukum HAM International.

Kebijakan ini mencakup masalah Hak sipil politik. ekonomi sosial dan budaya perempuan dan anak.
Secara khusus, Indonesia memiliki kewajiban untuk melakukan perlawanan terhadap Impunity, seperti perbaikan institusi peradilan dan aparat penegak hukum Begitu juga kewajiban terhadap harmonisasi instrument hukum nasional dengan Instrument HAM international, serta jaminan terhadap penegakan HAM di nasional, misalkan saja penyelesaan berbagai kasus di Papua, Aceh dan Poso.

Dilevel InternationaL secara umum Indonesia berkewajiban untuk mendukung pembaharuan dan penguatan institusi PBB sebagai instrument untuk menegakkan HAM. Mendukung berbagai bentuk koreksi kebijakan internasional untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan serta penghonnatan HAM oleh dan bagi Negara~negara anggotanya mematuhi dan menjalankan prinsip dan nonna hukum HAM International dan kooperatif terhadap semua mekanisme Dewan HAM termasuk membuka diri dan aktif terhadap prosedur khusus HAM.

Secara khusus, menyelesaikan kewajiban Indonesia untuk sesegera mungkin, tanpa melakukan upaya pelanggaran terhadap hukum HAM International merespon basil COE dan menghentikan CTF dalam rangka menyelesaikan pelanggran HAM berat timor leste 1999.

Jika Indonesia tidak marnpu menjaIankan tanggung jawab / kewajiban yang digariskan oleh Dewan HAM, rnaka keanggotaan Indonesia di Dewan tersebut hanya akan menjadi formalitas dan mempermalukan Indonesia sendiri serta tidak memberikan manfaat bagi kehidupan yang lebih baik dan demokratis bagi negeri yang kita cintai ini.

Jakarta, 11 Mei 2006-05-10

HRWG, Infid, Kontras, PBHI, ImparsiaL Elsam, Walhi


Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Konvensi Intemasional tentang Hak Anak (ICCR), Konvensi Jnternasional Anti Penyiksaan, Konvensi Intemasional Hak Sipil dan Politik, Konvensi Internasional Hak Economi Sosial dan Budaya



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 3,513 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org