Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
SOEHARTO HARUS TETAP DIPROSES HUKUM

Tgl terbit: Rabu, 10 Mei 2006

Siaran Pers Bersama

SOEHARTO HARUS TETAP DIPROSES HUKUM

Sejumlah aktifis pro demokrasi menyatakan menolak upaya membebaskan Soeharto dari segala tuntutan hukum. Pembebasan Soeharto dari tuntutan hukum akan melahirkan bahkan memperdalam kompleksitas masalah moral politik dari transisi demokrasi kita.

Pertama, pembebasan Soeharto akan membuat seluruh kejahatan kemanusiaan di masa lalu menjadi tanpa arti, hilang dan tak terdefinisikan. Dan bila itu terjadi, maka nilai-nilai dan arah reformasi menjadi tak jelas. Dengan kata lain, pembebasan Soeharto akan menihilkan seluruh nilai moral dan politik dari reformasi mahasiswa.

Kedua, pembebasan terhadap Soeharto akan memberikan beban sejarah, tidak hanya bagi rejim pemerintahan hari ini. Tapi bagi seluruh kepolitikan Indonesia di masa depan.

Ketiga, pengadilan terhadap Soeharto merupakan kehendak nurani rakyat dan menjadi agenda reformasi pada tahun 1998 (TAP MPR XI/MPR/1998). Dari ketetapan ini, amak perkara Soeharto bukan masalah personal Soeharto, melainkan rejim politik Orde Baru yang telah mewariskan problem-problem kebangsaan di berbagai sektor.

Untuk menghentikan perkara Soeharto, keputusan tidak bisa hanya ditentukan Jaksa Agung melainkan semua kelembagaan negara yang berkuasa saat ini, termsuk parlemen dan lembaga peradilan. Keputusan itu harus dilandasi kedewasaan politik semua pihak.

Tindakan membebaskan Soeharto tanpa memperhatikan kebutuhan memeriksa masa lalu dengan kewibawaan hukum bisa jadi kesalahan poltik yang fatal. Karena itu, apapun keputusan terhadap Soeharto harus didasarkan pada penilaian yang seojektif mungkin.

Oleh karena itu, kami menuntut Jaksa Agung untuk melanjutkan perkara dan membawa perkara ini ke pengadilan. Pengadilan secra in absentia bisa menjadi alternatif dari polemik hari ini. Pemerintah termasuk Jaksa Agung seharusnya mengakui ketidakbecusannya selama ini dalam memproses kasus hukum Soeharto.

Selanjutnya, harus ada pendefinisian politik terhadap kasus Soeharto, bahwa Soeharto bermasalah dan rejim pemerintahan dibawah kepemimpinannya harus bertanggungjawab. Langkah ini bisa dilakukan lewat pembangunan kosensus politik nasional atau melalui pengusutan yang adil dan tuntas. Yakni memeriksa seluruh dugaan-dugaan penyimpangan kekuasaan di masa lalu baik perkara korupsi maupun kemanusiaan.

Jakarta, 10 Mei 2006

Kontras
HRWG
ICW
PBHI
Imparsial



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 3,137 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org