Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Desak Kapolda Harus Klarifikasi Penangkapan oleh Densus 88 Polri

Tgl terbit: Selasa, 09 Mei 2006

Press Release Bersama

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sulawesi, Lembaga Pengembangan Studi Hukum dan Advokasi Hak Asasi Manusia (LPS HAM) Sulteng, Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pengacara Indonesia (DPD SPI) Sulteng

Desak Kapolda Harus Klarifikasi Penangkapan oleh Densus 88 Polri
Palu - Penangkapan oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Polri, Senin, (8/5) yang hendak menangkap Taufik Bulaga warga kelurahan Lawanga, Kabupaten Poso dan Hasanudin, Muchtar, Ali dan Ibrahim warga Kelurahan Lere, Kota Palu, termasuk penangkapan orang yang disangka teroris di Kabupaten Tolitoli, Sabtu (6/5).menimbulkan reaksi masyarakat.

Penangkapan oleh Densus 88 Anti T eror Polri saat ini memang sedang gencar dilakukan, terutama ditujukan kepada orang-orang yang dianggap terlibat tindak Terorisme. Namun, dari sejumlah penangkapan oleh Densus 88 Anti Teror Polri ini, juga mengundang reaksi dari masyarakat luas.

Hal ini berkaitan landasan Hukum pemberantasan tindak Terorisme seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Terorisme, harus diakui cukup rentan untuk salah pengertian dalam prakteknya. Seperti Pasal 26 ayat (1) tentang bukti permulaan yang cukup penyidik dapat menggunakan laporan Intelejen, kemudian Pasal 28. Secara umum Perpu ini memang kontroversial.

Protes dari masyarakat luas ini, terutama berkaitan dengan cara-cara penangkapan oleh Densus 88 Anti Teror Polri---yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur yang semestinya, terutama kerap diiringi dengan tindak kekerasan.
Contoh tindak kekerasan ini data dilihat dari kasus salah tangkap oleh Densus 88 Anti Teror Polri di Desa Pandajaya, Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso pada, 1 Juni 2005 lalu. Penangkapan warga Desa Pandajaya ini sendiri mengakibatkan kurang lebih 10 orang warga menjadi korban salah tangkap dan tindak penyiksaan. Operasi penangkapan yang dipimpin oleh Kompol Ricky Naldo CH Sik (Wakapolres Poso saat itu). Kasus ini sendiri telah dilakukan Pra-Peradilan yang dimenangkan warga korban salah tangkap di Pengadilan Negeri Poso Juli 2005 lalu.

Oleh karena itu, kami mendesak Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Tengah untuk segera mengklarifikasi sejumlah penangkapan oleh Densus 88 Anti Teror Polri tersebut. Apalagi, Kapolda Sulteng, Brigjend Pol Oegroseno sempat menyatakan diberbagai media cetak bahwa penangkapan oleh Densus 88 ini tidak berkaitan dengan dugaan Terorisme, melainkan kriminal murni.

Palu, 9 Mei 2006

Kontras sulawesi
(Edmond Leonardo S. SH)
Koordinator

LPS HAM Sulteng
(Huismant Brant SH)
Direktur Eksekutif

DPD SPI Sulteng
(Sahrul. SH )
Ketua



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,876 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org