Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Dewan Ham Bukan Komunitas Berpolitik Semata!

Tgl terbit: Kamis, 27 April 2006

PRESS RELEASE
Dewan HAM Bukan Komunitas Berpolitik Semata!

Pencalonan Indonesia menjadi anggota Dewan HAM , patut disambut baik, bahkan perlu di dukung oleh komunitas public Indonesia. Pendaftaran sebagai calon anggota Dewan HAM ini merupakan satu komitment Indonesia untuk berperan dalam komunitas HAM international dan pengejawantahan kewajiban Konstitusional yang diatur dalam UUD Indonesia.

Namun sangat disayangkan , komitment pencalonan keanggotaan di Dewan HAM oleh pemerintah Indonesia tidak dibarengi oleh komitment tegas terhadap pelaksanaan Instrument HAM dan norma kesepakatan baru dalam mekanisme Dewan HAM.

Fakta ini dapat dilihat dari :

Pertama, Sampai saat ini tidak ada pengikatan Indonesia terhadap ikrar dan komitment calon dewan HAM (Suggested Element For Voluntary Pledges and Commitment by Candidates for Election to Human Rights Council ), padahal secara resmi Indonesia telah mencalonkan diri sebagai anggota dewan HAM.

Memang benar , bahwa pengikatan diri terhadap ikrar dan komitment bukan kewajiban , namun ini menunjukkan bagimana posisi satu Negara memiliki nilai dan kemauan yang kuat untuk melaksanakan HAM dan menjadikan Dewan HAM tidak semata †mata sebagai komunitas politik demi menjada kedaulatan Negara, seperti pada pengalaman banyak negara yang kondisi HAM-nya buruk pada mekanisme Komisi HAM.

Kedua, Sebagai salah bentuk semangat dari reformasi PBB, salah satu harapan yang disyaratkan terhadap Negara yang mengajukan pencalonan keanggotaan Dewan HAM adalah sharing Informasi negara terhadap publicnya. Terutama tentang materi yang terdapat dalam ikrar dan komitment terhadap dewan HAM.

Sampai saat ini pemerintah Indonesia belum membuat sharing Informasi dan dialog dengan public, terutama kelompok masyarakat yang bekerja untuk hak asasi manusia.

Kedua fakta diatas akan berimplikasi cukup serius terhadap,

  • Posisi pencalonan Indonesia sebagai anggota dewan HAM. Hal ini dikarenakan adanya system penjatahan regional dalam keanggotaan Dewan HAM. Untuk regional Asia memiliki jatah 13 kursi , sampai saat ini sudah 18 negara resmi mendaftar ). Pengikatan terhadap komitment dan sharing informasi ( dialog public ) akan menjadi nilai lebih dari pencalonan Indonesia.
  • Perubahan kondisi HAM di Indonesia. Dengan Pengikatan terhadap ikrar dan komitment terhadap Dewan HAM berarti Pemerintah Indonesia juga bersepakat untuk memperbaharui kebijakan HAM dan akan memperbaiki kondisi HAM kearah lebih baik.

Berdasarkan kedua fakta diatas , kami HRWG, Kontras, Imparsial, Elsam PBHI, Infid dan Demos , menyatakan sikap :

  1. Pertama mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera mengikatkan diri terhadap ikrar dan komitment untuk Dewan HAM.
  2. Mendesak pemerintah Indonesia untuk segera membuka dialog dengan public luas terutama kelompok hak asasi manusia untuk memberikan informasi pada sekertariat dewan HAM tentang kebijakan dan kondisi HAM di Indonesia.

Jakarta . 27 April 2006

 

HRWG, INFID, KONTRAS, IMPARSIAL, ELSAM, PBHI & DEMOS



Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,765 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org