Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Kasus Orang Hilang Perlu Terobosan

Tgl terbit: Jumat, 21 April 2006

Pernyataan Pers Ikohi & KontraS
Tentang
KASUS ORANG HILANG PERLU TEROBOSAN

Keluarga korban orang hilang bersama Ikohi dan Kontras mempertanyakan keseriusan Komnas HAM dalam mengungkap hilangnya aktifis pro demokrasi 1997-1998. Hingga kini, bahkan setelah Komnas HAM membentuk tim penyelidik pro justicia, belum juga ada tanda-tanda kejelasan tentang nasib dan keberadaan aktifis yang hilang.

Hari ini, Jumat 21 April 2006, keluarga korban bersama Ikohi dan Kontras mendatangi Mabes TNI di Cilangkap pada pukul 10.00 Wib serta Mabes AD pada pukul 11.30 Wib untuk menanyakan sikap saat ini dari TNI dalam mengungkap kasus orang hilang. Kami juga mendatangi kembali Komnas HAM untuk menanyakan kemajuan penyelidikan.

Kami mendesak Komnas HAM untuk mengambil langkah terobosan. Tanpa itu, langkah yang kini ditempuh hanya akan berakhir dengan setumpuk berkas yang sia-sia. Metode kerja Komnas HAM mengulangi langkah penyelidikan yang biasa, memanggil orang, dan melakukan wawancara.

Kasus orang hilang bukan kasus biasa seperti penembakan mahasiswa yang terjadi secara terbuka. Kasus orang hilang lahir dari operasi militer (Kopassus) bergaya intelijen yang korbannya hingga kini tak jelas. Bahkan berbeda dengan penculikan yang korbannya ada.

Lebih jauh kami ingin mendesak Panglima TNI Djoko Suyanto untuk juga mengambil langkah terobosan. Tuntutan kami, temukan dan kembalikan mereka yang hilang

Sekali lagi Komnas HAM wajib memeriksa lokasi-lokasi yang diduga lokasi penyekapan dan penyiksaan seperti di Markas Kopassus di Cijantung, Kodam Jaya, Kodim Jakut dan Jaktim. Sehingga bisa memberi kejelasan nasib dan keberadaan orang hilang.

Jakarta, 21 April 2006



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,472 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org