Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Polri Harus Percepat Tindak Lanjut Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Tgl terbit: Kamis, 20 April 2006

Siaran Pers Perkembangan Penuntasan Kasus Munir
"POLRI HARUS PERCEPAT TINDAKLANJUT
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA"

Pada tanggal 27 Maret 2006 lalu, Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakara telah menegaskan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat 14 tahun penjara bagi Pollycarpus BP, terpidana pada kasus pembunuhan Munir. Putusan yang tertuang dalam berkas bernomor 16/Pid/2006/PT. DKI tersebut meskipun cukup menyejukkan namun perlu diimbuhi beberapa catatan dan segera ditindaklanjuti.

Pertama, hasil keputusan baru diketahui pihak korban, Suciwati istri almarhum Munir, setelah melakukan konfirmasi dengan Juru Bicara PT DKI Jakarta H. Haryono pada tanggal 18 April 2006. Sebelumnya, pada 6 April 2006, keluarga korban gagal mendapatkan informasi mengenai putusan PT. Padahal menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) UU No. 8/1981, Pasal 243 ayat (3) dan Pasal 226 ayat (3) permintaan tersebut harus dipertimbangkan dan dapat diberikan melalui ijin Ketua Pengadilan Tinggi.

Kedua, PT DKI Jakarta tidak memaksimalkan wewenangnya sesuai Pasal 240 ayat (1) KUHAP. Seharusnya PT DKI Jakarta dapat melengkapi kekurangan dan kelemahan dalam putusan PN Jakarta Pusat seperti ketidakhadiran saksi, pendalaman saksi, penegasan putusan hingga lahirnya sebuah “perintah pengadilan” (court of order) dan lain-lain.

Ketiga, kami menilai bahwa menggantungkan harapan dalam penuntasan kasus Munir pada proses hukum atas persidangan Pollycarpus tidak akan membawa perkembangan yang optimal. Rasa keadilan bagi keluarga dan kerabat korban tentu saja tidak bisa terpenuhi begitu saja oleh putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, termasuk nantinya di tingkatan kasasi di Mahkamah Agung.

Keadilan mutlak hanya bisa diraih korban bila proses investigasi, penuntutan, dan pengadilan bisa menyentuh semua tingkatan pelaku, dari eksekutor sampai perencana pembunuhan.

Kami pun menyesalkan dan meragukan kondusifitas di tubuh Polri dalam menangani kasus ini terutama dengan adanya kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi Polri. Hal ini tentunya sangat berpengaruh pada kinerjanya.

Dengan demikian, kami sekali lagi meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Kapolri agar segera menyelesaikan perombakan (audit) di tubuh Polri demi tuntasnya kasus ini dan kembali mendesak Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk segera menindaklanjuti putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta.

Jakarta, Kamis, 20 April 2006


Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir
No Perkara : 1361/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst

Pengadilan Tinggi Jakarta, memutus perkara Tingkat Banding atas nama terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto pada tanggal 27 Maret 2006, dengan No : 16/Pid/2006/PT.DKI

Adapun Isi Putusan :

  1. Menerima Banding Pollycarpus
  2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
  3. Menghukum biaya perkara

Majelis Hakim :

  1. H. Basoeki, SH (Ketua)
  2. H. Rusdy As’ad, SH.MA (Anggota)
  3. H. Sri Handoyo, SH (Anggota)
  4. Untung Harijadi, SH (Anggota)
  5. H. Mohammad Saleh, SH. MH (Anggota)

Masa penanhanan Pollycarpus telah diperpanjang oleh Mahkamah Agung pada tanggal 21 Maret 2006

Keterangan ini diperoleh dari H. Haryono, SH (Humas PT DKI) pada Jam 11.20 Menit tanggal 18 April 2006.



Kasus terkait Pembunuhan Munir 2004;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,384 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org