Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Pelatihan Militer Diwilayah (Konflik) POSO

Tgl terbit: Kamis, 20 April 2006

Press Release Bersama
KontraS, KontraS Adhoc Sulawesi, LPSHAM Sulteng,
SKP HAM Sulteng, Praxis dan Pokja Poso
Tentang
PELATIHAN MILITER DIWILAYAH (KONFLIK) POSO

Rabu (19/4/06) TNI dari Batalyon Infantri 714 Sintuwu Maroso Poso mengerahkan pasukannya kearah Kota Tentena, Ibu Kota Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso. Mobilisasi ini dilakukan dalam rangka latihan tetapi dengan tujuan menghadapi aksi protes warga Poso. Sebagaimana diketahui dalam sepekan ini sejumlah masyarakat gencar melakukan protes atas ketidakadilan dan intimidasi yang dialami masyarakat korban dalam proses pembebasan lahan di mega proyek PLTA Sulewana Poso.

Aksi show of force ini merupakan bentuk persekongkolan antara PT. Bukaka Group dan TNI sebagai terror psikologis bagi masyarakat yang menuntut keadilan atas haknya. Tindakan ini juga menunjukkan bahwa mobilisasi dan penguatan instalasi militer seperti pembentukan Batalyon organik TNI/Polri ataupun dalih operasi pemulihan keamanan di Poso juga digunakan sebagai alat pengaman kepentingan bisnis segelintir elite politik dan elite bisnis.

Kami mengkhawatirkan konflik dan kekerasan justeru dipelihara di Poso karena menguntungkan bagi upaya pengamanan pembangunan PLTA Sulewana, Poso. Kami juga mengkhawatirkan tindakan-tindakan kritis masyarakat dalam menentang ide pembangunan PLTA, menolak pembebasan tanah untuk kepentingan tersebut atau menuntut pemenuhan hak sebagai kompensasi pembangunan akan dianggap sebagai kelompok yang membahayakan bagi kondisi Poso. Hal ini jelas merupakan modus kriminalisasi masyarakat di wilayah konflik seperti Poso demi kepentingan pembangunan dan perluasan bisnis.

Oleh karenanya kami meminta Panglima TNI untuk segera menghentikan kegiatan pelatihan militer TNI 714 Sintuwu Maroso di Tentena karena telah menimbulkan kembali trauma warga yang 7 tahun terakhir ini menghadapi ancaman keamanan; kami juga meminta otoritas pembangunan PLTA Sulawena dan Menteri Pertahanan untuk tidak membiarkan keterlibatan TNI dalam pengamanan bisnis Pembangunan PLTA Sulewana. Kami percaya bahwa pengamanan yang terbaik di Poso adalah pemenuhan hak-hak masyarakat (Korban).

Jakarta/Palu, 20 April 2006

Usman Hamid (KontraS)
Syamsul Alam Agus (KontraS AdHoc Sulawesi)
Huisman Brant (LPSHAM Sulteng)
Haris Azhar (Pokja Poso)
Andi K Yuwono (Praxis)
Nurlela (SKPHAM Sulteng)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,341 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org