Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Kasus Indra Makmur,
Pembakaran Mapolsek Dan Aksi Balas Dendam Polisi Pembakaran Mapolsek Dan Aks

Tgl terbit: Selasa, 18 April 2006

SIARAN PERS
No. 19/SP-KontraS/IV/2006
Kasus Indra Makmur,
Pembakaran Mapolsek Dan Aksi Balas Dendam Polisi

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyesalkan tindak kekerasan dan brutalitas aparat kepolisian Polres Aceh Timur dan Polsek Indra Makmur pada 16 April 2006 pukul 03.00 WIB, saat melakukan sweeping paska pembakaran Mapolsek Indra Makmur, Aceh Timur di desa Seunebok Bayu, sekitar 500 meter dari Mapolsek yang dibakar dan Desa Alue Itam. Dalam sweeping tersebut, telah terjadi penangkapan dan penganiayaan warga, pembakaran 1 unit sepeda motor milik warga setempat, 1 gudang tempat penyimpanan getah karet warga setempat dan 1 pos kamling .

Pada tanggal 15 April 2006, sekitar pukul 23.30 WIB telah terjadi pembakaran terhadap Mapolsek Indra Makmur. Pembakaran ini merupakan buntut dari penembakan Subahagia alias Subagio, warga Dusun Pelita, Desa Sagub Jaya, Indra Makmur oleh Briptu Safrizal. Korban ditembak di kaki setelah sebelumnya terlibat cekcok yang menurut keterangan warga setempat dan Komite Peralihan Aceh (KPA) Aceh Timur karena pelaku melakukan pemerasan namun ditolak korban.

Kontras memandang bahwa brutalitas aparat kepolisian ini menunjukkan bahwa aparat Kepolisian tidak bekerja profesional dan sesuai prosedur, dalam melakukan penegakan hukum kasus berupa penyalahgunaan wewenang (abuse of power) aparatnya. Kepolisian semestinya mentaati International Human Rights Standars for Law Enforcement, Code of Conduct for Law Enforcement Official sebagai landasan dan prinsip-prinsip penegakan hukum. Selain itu kepolisian juga harus mematuhi Basic Principles on Use of Force and Firearms dalam penggunaan kekuatan dan senjata api dalam menghadapi aksi masyarakat.

Aparat Kepolisian telah melanggengkan kriminalisasi warga sipil Aceh, suatu cara pandang yang digunakan semasa Operasi Militer selama konflik RI-GAM yang menimbulkan kasus-kasus pelanggaran berat HAM. Pandangan ini tampak pada tindak pemerasan dan brutalitas pada saat melakukan sweeping. Ditambah lagi pernyataan Kapolda NAD Irjen Bachrumsyah Kasmam yang terkesan menuntut warga memperbaiki Mapolsek tersebut dan menolak perbaikan oleh Mabes Polri.

Kami memangdang bahwa aparat Kepolisian gagal menjalankan mandat MoU RI-GAM perihal tanggungjawab penegakan hukum dan penjagaan ketertiban (pasal 4.10).

Oleh karenanya, Kontras menuntut pertanggungjawaban politik pemerintah (eksekutif dan legislatif) untuk melakukan evaluasi terhadap profesionalisme dan kinerja aparat kepolisian dalam bingkai pelaksanaan secara konsisten dan sungguh-sungguh MoU Helsinki. Secara khusus, DPRD harus mengefektifkan kerjanya dengan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepolisian dalam upaya penegakan hukum.

Kami juga mendesak Kapolri untuk mengusut tuntas kasus ini serta melakukan upaya penegakan hukum yang menyeluruh, prosedural, adil transparan terhadap kasus pemerasan, pembakaran Mapolsek dan sweeping di wilayah Aceh Timur pada khususnya. Kapolri harus melakukan langkah-langkah yang efektif untuk menjaga profesionalitas polisi dalam mengawal proses penegakan hukum dalam agenda damai di Aceh.

Jakarta, 18 April 2006

Badan Pekerja,


Ori Rahman, SH
Program Officer Advokasi Federasi KontraS



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,143 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org