Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Kasus Pembakaran Mapolsek Indra Makmur
Polisi Masih Lemah dalam Mengendalikan Keamanan

Tgl terbit: Selasa, 18 April 2006

Siaran Pers
No. 003/SP/KontraS-Aceh/IV/2006
Kasus Pembakaran Mapolsek Indra Makmur
Polisi Masih Lemah dalam Mengendalikan Keamanan

Pada tanggal 15 April 2006, sekitar pukul 23.30 WIB telah terjadi pembakaran terhadap Mapolsek Indra Makmur, kabupaten Aceh Timur. Pembakaran ini terjadi setelah Subahagia, warga dusun Pelita, desa Sagub Jaya, kec. Indra Makmur mengalami luka tembak di kakinya yang dilakukan oleh Briptu Sf, aparat kepolisian Mapolsek Indra Makmur. Malam itu juga Subahagia kembali ke desanya. Beberapa saat kemudian, warga desa Pelita mendatangi Mapolsek dan membakarnya.

Tanggal 16 April 2006, pukul 04.00 WIB aparat kepolisian dari Polres Aceh Timur dan Polsek Indra Makmur melakukan sweeping di sekitar Mapolsek dan menangkap 22 warga desa yang diduga melakukan aksi pembakaran. Selama penangkapan, aparat kepolisian juga melakukan pemukulan terhadap warga desa dan membakar 1 unit sepeda motor milik warga. Kesemua warga telah dibebaskan dan 2 orang dijadikan tersangka dan 1 DPO.

Meskipun belum ada hasil konkrit dari proses hukum terhadap Sf, selaku pelaku penembakan dan 2 warga yang diduga melakukan pembakaran, yang harus dilihat adalah masih biasnya aparat kepolisiaan dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum dan dalam mengendalikan perilaku aparatnya dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hukum oleh warga. Sehingga penyelesaian terhadap suatu perkara masih cenderung menggunakan pola-pola kekerasan. Padahal bila kita merujuk pada MOU RI-GAM di Helsinki, jelas disebutkan bahwa tanggung jawab untuk menjaga hukum dan ketertiban di Aceh telah diserahkan kepada Polisi. (pasal 4.10)

Belum lagi pernyataan Kapolda Aceh, Irjen Bachrumsyah Kasman yang terkesan memaksa warga untuk memperbaiki Mapolsek Indra Makmur dan akan menolak bantuan dari Kapolri, merupakan satu pernyataan reaktif yang mengenyampingkan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Seharusnya Kapolda melihat dan mempelajari terlebih dahulu duduk perkaranya dan kemudian baru mengambil langkah-langkah penegakan hukum sekaligus upaya perbaikan kembali Mapolsek.

Lebih bijak jika Kapolda menindak tegas terlebih dahulu aparatnya yang masih suka main kekerasan dan tidak dengan serta merta menimpakan kesalahan pada warga semata, meskipun pembakaran juga tidak dapat dibenarkan dan pelakunya tetap harus dihukum. Harus diingat! Perbaikan kembali Mapolsek bukan tanggung jawab warga desa, tetapi tanggung jawab Pemerintah. Tidak ada alasan memaksa warga desa untuk memperbaikinya.

Dari uraian di atas, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan(KontraS) Aceh bersikap:

  • Meminta Kapolda untuk segera melakukan pengusutan terhadap anggotanya yang terlibat penembakan, dan menindak secara tegas bawahannya yg melakukan kekerasan dalam bentuk apapun.
  • Meminta Kapolda untuk mencabut pernyataannya tentang perbaikan Mapolsek oleh warga desa.
  • Menghimbau kepada seluruh aparat penegak hukum agar dapat bersikap professional dan berpegang teguh pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dalam setiap menjalankan tugas-tugasnya.

Demikian siaran pers ini kami buat.

Banda Aceh, 18 April 2006

Badan Pekerja KontraS Aceh

 

Asiah
Koordinator



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,501 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org