Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Seleksi Hakim Agung Harus Penuhi Standar HAM

Tgl terbit: Selasa, 18 April 2006

Siaran Pers
Nomor : 15 / SP-KontraS/IV/06
Tentang
SELEKSI HAKIM AGUNG HARUS PENUHI STANDAR HAM

Kami meminta Komisi Yudisial (KY) untuk menjadikan HAM sebagai standar tertinggi dalam seleksi hakim agung untuk mengisi sejumlah kursi kosong di  Mahkamah Agung (MA). Alasan kami, karena selama ini banyak putusan kasai maupun peninjauan kembali di MA telah membebaskan pelanggaran berat HAM.
Sebagai lembaga tinggi negara MA gagal menjalankan mandat konstitusional penegakan HAM. Ini dibutkikan dengan bebasnya para terdakwa pelanggar HAM berat dalam kasus Tanjung Priok 1984, Timor Timur 1999 dan Abepura 2000. MA juga telah membiarkan proses perdidangan HAM berlangsung di bawah pengaruh luar dan tekanan. Diantaranya, dengan kehadiran aparat militer (Kopassus/Brimob) dan penggunaan atribut kenegaraan serta tekana terhadap saksi dan korban yang sulit mengikuti persidangan secara layak.
Menurut pandangan kami, mengisi MA dengan hakim berkualitas mutlak diperlukan. Salah satunya melalui seleksi dan pengawasan hakim. Tetapi, tidak cukup memperbaiki MA hanya dengan pengisian kursi kosong hakim agung di MA. Dibutuhkan indakan yang lebih progresif. Karena itu, kami mengingatkan KY untuk tidak melupakan rencana ntuk mendorong seleksi ulang terhadap seluruh hakim agung di MA melalui Perpu.
Kami tidak menampik pentingnya proses seleksi terbuka sebagai langkah perbaikan peradilan yang sarat dengan praktek jual beli perkara lewat suap dan praktek menyimpang lainnya. Melihat pengumuman panitia seleksi KY, semuanya masih bersifat administratif. Komisi Yudisial bisa menggunakan pedoman universal independensi kehakiman Basic Principles on the Independence of the Judiciary dan The Banglore Principles of Judicial Conduct.
KY tidak boleh terjebak dengan metode seleksi yang hanya menguji kualitas hakim diatas kertas. Melainkan juga dengan penelusuran aktif terhadap sosok hakim yang baik di berbagai daerah.
Seleksi harus menggunakan standar independensi, imparsialitas, integritas dan kompetensi calon hakim agung. Untuk hakim karier, KY harus melacak reputasi putusan yang pernah dikeluarkan. Kapasitas dari calon harus diutamakan yang berpengetahuan dan berpengalaman di bidang HAM serta orang yang menujukan prilakuk yang baik di lingkungan kerja dan masyarakat. Ini demi menjamin adanya kepercayaan publik.

Jakarta, 18 April 2006

Badan Perkerja KontraS
Korban dan Keluarga Korban Tg Priok 84

Edwin Partogi
Ka. Biro Litbang

Marulloh
Irta
Wahyudi
Yusron

Lampiran Prinsip Umum Hakim



Kasus terkait Tanjung Priok 1984;:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 2,999 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org