Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Mendesak Moratorium Hukuman Mati

Tgl terbit: Kamis, 30 Maret 2006

Pernyataan Pers Bersama
MENDESAK MORATORIUM HUKUMAN MATI

Melalui pernyataan ini, kami yang terdiri dari sejumlah organisasi non pemerintah kian merasa khawatir dengan makin banyaknya penerapan hukuman mati. Hukuman mati terhadap terpidana apapun, tidak akan menjawab masalah kekerasan dan berbagai bentuk kejahatan selama peradilan kita masih diwarnai praktik KKN. Oleh karena itu, kami mendesak dilakukannya moratorium atas pelaksanaan hukuman mati.

Pada periode Januari-Maret 2006 ada 13 orang dalam proses hukum yang dituntut dengan hukuman mati dan 5 di antaranya divonis hukuman mati. Lima orang itu adalah Asep Jaja alias Aji alias Dahlan alias Yahya (Kasus Loki, Maluku, 2005, Putusan PN Ambon, mengajukan banding), Andrew Chan dan Myuran Sukumaran (warga negara Australia, Kasus Narkoba di Bali, 2005, Putusan PN Bali, mengajukan banding), Kolonel Laut M. Irfan Djumroni (Kasus Pembunuhan, Surabaya , 2005, Putusan Pengadilan Militer Sidoarjo, mengajukan banding), dan Marco Archer Cardoso Moneira (WN Brasil, Kasus Narkoba, 2003, putusan hukum sudah final). Sementara 8 orang lain yang dituntut hukuman mati namun tidak (belum) divonis mati adalah: Arifin, Bambang, Nanga, Hasanuddin, Olimin (Kasus Madi, 2005, PN Palu, sedang dalam persidangan), Ongen Pattimura dan Samsuddin (Kasus Loki, Ambon, 2005, PN Ambon, dihukum penjara hidup), Ricky Chandra (Kasus Narkoba, 2005, Jakarta , PN Jakarta Barat, vonis penjara seumur hidup).

Deret ini ditambah dengan jumlah 34 terpidana mati yang proses hukumnya sudah final dan segera menunggu eksekusi mati. Dalam waktu terdekat, terpidana mati yang segera dieksekusi adalah Fabianus Tibo, Marinus Rowu, dan Dominggus da Silva berkaitan dengan konflik kekerasan di Poso.

Kami menentang pelaksanaan hukuman mati. Hukuman ini melanggar hak konstitusional dari warga negara berupa jaminan hak untuk hidup. Karena itu, hukuman mati merupakan jenis pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Hak ini merupakan jenis hak yang tidak bisa dilanggar, dikurangi, atau dibatasi dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan darurat, termasuk bila seseorang menjadi narapidana.

Pada tahun 2005 Pemerintah RI meratifikasi Kovenan Hak-Hak Sipil-Politik yang didalamnya jelas memberikan pembatasan yang sangat ketat terhadap praktek hukuman mati, bahkan dengan dikeluarkannya Protokol Tambahan II dari Kovenan tersebut maka hukuman mati harus diabolisi atau dihapus.

Kami meminta Pemerintah memperhatikan sikap berbagai pihak, khususnya tokoh dan organisasi keagamaan lintas agama, anggota-anggota DPD, tokoh masyarakat yang meminta eksekusi ditunda. Dalam hal ini, kami meminta Jaksa Agung menunda rencana eksekusi segera bagi Fabianus Tibo, Dominggus da Silva, dan Marinus Rowu, mengingat ketiganya masih merupakan saksi kunci bagi penyelesaian kasus konflik komunal Poso.

Jakarta, 30 Maret 2006

KontraS, Imparsial, HRWG dan PBHI



Kasus terkait Wamena 2003;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,405 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org