Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Ada "deal-deal politik" Dibalik Pembentukan KKP

Tgl terbit: Jumat, 18 Maret 2005

PERNYATAAN BERSAMA

Ornop Timor Leste dan Indonesia:

Ada "deal-deal politik" Dibalik Pembentukan KKP

Kami, organisasi-organisasi non pemerintah Timor Leste dan Indonesia men yesalkan sikap Pemerintah Indonesia dan Timor Leste yang resmi membentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) pada 9 Maret 2005. Kami menilai keputusan politik kedua negara tersebut telah mengesampingkan tuntutan keadilan korban pelanggaran serius HAM di Timtim 1999. Lebih jauh, kami mencurigai adanya deal-deal politik dibalik pembentukan KKP yang tergesa-gesa dan buruknya materi/isi kerangka acuan KKP.

Upaya perbaikan terhadap materi kerangka acuan KKP ternyata hanya sekadar perubahan kata, sementara artinya, sama saja. Contoh, pada butir 14 (c) (i) kata “amnesti” diubah menjadi pengampunan; kalimat “rehabilitasi bagi mereka yang dituduh secara sewenang-wenang telah melanggar HAM” diganti dengan “rehabilitasi bagi mereka yang dituduh melanggar HAM, namun tuduhan tersebut salah.” Klausul ini melegalkan impunity bagi pelaku yang telah “diadili” kedua negara. Pada tujuan , kalimat “untuk menetapkan kebenaran konklusif” diganti dengan “untuk menetapkan kebenaran akhir”. Ini jelas menunjukkan CTF dibuat hanya demi kepentingan praktis tanpa niat membangun hubungan bilateral yang beradab untuk jangka panjang. Pada bagian mandat , kalimat “mengungkapkan kebenaran faktual” diganti dengan “mengungkapkan fakta kebenaran.”  

Kami memandang dibentuknya KKP bertentangan dengan pernyataan pejabat penting dari kedua negara yang semula menjamin tidak adanya impunity dalam KKP. Dikaji dari kerangka acuan yang disepakati, keputusan politik membentuk KKP jelas berniat mengampuni orang-orang bersalah dalam pelanggaran serius HAM Timtim, tanpa memperhitungkan derajat kesalahan.

Perlu kami perlu tegaskan bahwa, prinsip rekonsiliasi atau persahabatan atau apapun namanya, tetap harus berpijak pada keadilan. Bukan sekadar memaafkan, tetapi juga memperhitungkan kesalahan. Harus memberi kontribusi bagi keadilan. Bukan sebaliknya, berkontribusi bagi kondisi ketiadaan hukuman yang telah ada ( impunity ) yang berarti menolak keadilan dan menukar keadilan dengan kepentingan ekonomi-politik sesaat kedua negara. Karena itu, kami mendesak Pemerintah kedua negara untuk mempertanggungjawabkan keputusan membentuk KKP dihadapan publik, parlemen, demi kepentingan hak korban.

Jakarta dan Dili, 18 Maret 2005

Ornop Indonesia ; HRWG (Choirul Anam) KONTRAS (Usman Hamid/+62.811812149) ELSAM, (Ifdhal Kasim), PBHI (Jhonson Panjaitan), IMPARSIAL (Rachland Nashidik), Jaringan Kerja Budaya (Hilmar Farid).

Ornop Timor Leste ; Perkumpulan HAK (Jose Luis de Oliveira/ +670-7237172, Judicial System Monitoring Program (Tiago Amaral Sarmento)/+670-7233725, Fokupers (Manuela Leong), Lao Hamutuk (Akara), SAHE (Nuno Rodrigues), Forum Tau Matan (Joao Pequinho), Khadalak Sulimutu Institute (Lita Sarmento).



Wilayah terkait:


Dilihat : 3,402 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org