Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Pilkada Irian Jaya Barat: Politik Pecah Belah Pemerintah RI

Tgl terbit: Kamis, 06 Maret 2003

Siaran Pers Bersama

PBHI; DPD Papua; MRP; KontraS; Elsam Jakarta


tentang:

Pilkada Irian Jaya Barat: Politik Pecah Belah Pemerintah RI


Pemerintah SBY-JK menghianati Undang-Undang [UU] No. 21/2001, Tentang Otonomi Khusus [Otsus] Bagi Propinsi Papua. Perjalanan panjang, perdebatan, pengorbanan dan akhirnya penerimaan masyarakat sipil di Papua terhadap UU tersebut sama sekali tidak dihargai. Meski awalnya banyak pihak lokal yang mengangap UU tersebut belum merupakan solusi terbaik, namun akhirnya berusaha diterima karena relatif sudah bisa digunakan untuk memecahkan pelbagai masalah di Papua.

Pemerintah Pusat [SBY-JK] kembali mempertontonkan inkonsistensi sikap sebagaimana pernah dilakukan oleh pemerintahan terdahulu [Megawati Soekarnoputri]. Pemerintah tetap memaksakan eksistensi Propinsi Irian Jaya Barat, meski tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Hal ini ditunjukan dengan intervensi untuk pelaksanaan agenda Pilkada [Pemilihan Kepala Daerah] Langsung bagi Propinsi Irian Jaya Barat (IJB) yang direncanakan penyelenggaraannya pada 11 Maret 2006 mendatang, meski aspirasi masyarakat di Papua menolak untuk itu sebagaimana sudah disampaikan oleh MRP [Majelis Rakyat Papua] pada 20 Februari lalu kepada Wapres RI Jusuf Kalla. Sinyalemen umum yang bisa ditangkap untuk ini adalah, Pemerintah Pusat sedang menerapkan politik devide et Impera di tanah Papua, karena keberadaan Propinsi IJB sudah ditolak oleh banyak pihak di Papua.

Dari lapangan, kami menerima informasi valid bahwa sedang terjadi upaya sistimatis oleh aparat pemerintah lokal, Polri dan TNI [Dandim Manokwari] untuk mengintimidasi dan mengkriminalkan Masyarakat Adat di Tanah Papua berkenaan sikap mayoritas [dari] mereka untuk tidak bersedia berpartisipasi dalam agenda Pilkada Propinsi IJB, yang disadari oleh mereka bertentangan dengan Undang-Undang Otsus. Kondisi saat ini semakin mencekam dan sangat dikhawatirkan bisa memicu kembali terjadinya konflik horizontal di tanah Papua.


Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, kami merasa perlu menyampaikan sikap, sebagai berikut:


  1. Kami mengecam kebijakan Pemerintah SBY-JK yang tetap melanjutkan inkonsistensi Pemerintahan sebelumnya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di Papau. Kami memandang, kebijakan tersebut justru kontraproduktif dan terkesan bahwa Jakarta justru sedang memicu konflik horizontal di Papua, bukan menyelesaikan persoalan yang ada.

  2. Kami mendesak SBY-JK untuk membatalkan Pilkada Propinsi IJB untuk mengantisipasi segala kemungkinan buruk yang akan terjadi di lapangan. Jika tidak, bilamana terjadi apa yang sudah dikhawatirkan saat ini, maka cukup bagi untuk mengatakan bahwa SBY-JK adalah aktor intelektual dibalik politik devide et impera yang berusaha diterapkan di Papua.

  3. Kami juga mendesak agar Komnas HAM segera membentuk dan menurunkan TIM Monitoring untuk memantau dan mengantisipasi kemungkinan terburuk yang akan terjadi akibat memanasnya kondisi sosial-politik di Tanah Papua, menjelang, saat dan pasca Pilkada Propinsi IJB, 11 Maret 2006.

  4. Kami menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat sipil di Tanah Papua untuk tetap mengedepankan cara damai dan dapat menahan diri untuk tidak terpancing melakukan tindakan anarkis. Karena, belajar dari pengalaman, bisa jadi momentum saat ini juga akan dipakai oleh pihak tertentu yang ingin mengacaukan kembali kondisi di Papua.



Jakarta, 10 Maret 2006


Ferdinanda Yatipai/DPD Papua

Pdt. Hofni Simbiak/MRP

M. Arfiandi Fauzan/Sekretaris Badan Pengurus PBHI

Laurent Mayasari/Kepala Divisi Daerah Konflik PBHI

Indriaswati Diah Saptaningrum/Elsam Jakarta

Indria Fernida/Kepala Operasional KontraS



Kasus terkait Wasior 2001;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 7,475 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org