Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Pemboman di Pura Jagat Nata Desa Toini, Poso

Tgl terbit: Jumat, 10 Maret 2006

SIARAN PERS BERSAMA

PBHI, KONTRAS, FSPUI, CC-GKST


Tentang:

Pemboman di Pura Jagat Nata Desa Toini, Poso


Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Forum Silaturahim Perjuangan Umat Islam [FSPUI] Poso dan Crisis Center [CC] Gereja Kristen Sulawesi Tengah [GKST] menyesalkan terjadinya Peledakan BOM di Kompleks Pura Jagat Nata Desa Toini, Kecamatan Poso Pesisir Sulawesi Tengah pada pukul 07.30 Wita, 10 Maret 2006. Akibat dari Peledakan BOM ini seorang warga (I Nengah Sugiharto, 40, sekretaris kelurahan Kasiguncu) mengalami luka serius dibagian kaki sebelah kiri. Lokasi kejadian peristiwa hanya berjarak + 500 meter dari Markas Kompi IV Brimob Polda Sulteng atau hanya berjarak 100 meter dari pos jaga Brimob.


Peledakan BOM yang tejadi di Desa Toini ini merupakan bagian dari pemeliharaan kekerasan di Poso dalam 7 tahun terakhir. Dalam 3 tahun terakhir, kekerasan yang terjadi di Poso merubah pola kekerasan dari terbuka menjadi kekerasan secara tertutup dengan cara penembakan misterius dan pengeboman, sebagaimana yang nampak dari kasus terakhir di Desa Toini.


Tabel 1: Peristiwa pemboman di Poso dan Palu Tahun 2003 - 2006

No

Tahun

Peristiwa

Korban

Meninggal

Luka

1

2003

10

1

11

2

2004

6

6

2

3

2005

9

29

124

4

2006

1

-

1

Source: PBHI, 2006


Dari semua kasus Pengeboman yang telah terjadi tidak satupun aparat hukum, kepolisian, mampu menangani sampai tuntas, dalam artian motif dan pelaku yang sesungguhnya terungkap.


Kami menilai :

  1. Bahwa peledakan BOM di Kompleks Pura Desa Toini menunjukkan bahwa masih kuatnya upaya provokasi terhadap masyarakat yang berbeda agama di Poso. Setelah gagal dari beberapa rangkaian provokasi sebelumnya dengan penembakan, peledakan bom hingga penangkapan dan stigmatisasi kelompok tertentu di Poso;

  2. Melihat pola kekerasan yang terus terjadi di Poso dan Palu, kami menilai bahwa pelaku sangat mengetahui dan menguasai wilayah, punya kemampuan [keberanian] eksekusi yang cukup tinggi dan canggih;

  3. Bahwa proses penegakan hukum tidak dilakukan dalam upaya penciptaan perdamaian di Poso. Yang terjadi hanya kegiatan-kegiatan simbolik berupa penempatan-penempatan pos-pos Polisi dan TNI (dengan sandi Operasi Sintuwu Maroso (2001 †2005) dan Operasi Lanto Dago (2005 †sekarang). Demikian pula melalui Inpres No. 14 Tahun 2005 tentang pemulihan situasi Poso, Pemerintah telah membentuk satuan operasi teritorial seperti Satuan Tugas (Satgas) Poso dan Palu, Koopskam Sulteng, namun upaya itu seakan tidak punya makna apa-apa karena rangkaian kekerasan di Poso pun semakin massif.




Oleh karena itu kami PBHI dan KontraS, FSPUI, CC-GKST menuntut dan mendesak:

  1. Pemerintah Pusat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasi keamanan dan kebijakan yang telah dibuat berkaitan dengan persoalan Poso.

  2. Pemerintah Pusat segera menghentikan berbagai rekayasa yang terjadi dengan tujuan pemeliharan kekerasan, intimidasi dan trauma di masyarakat Poso sehingga upaya rekonsiliasi menjadi gagal.

  3. Agar para tokoh agama dan masyarakat di Poso dengan sepenuh hati untuk mencari dan mendorong formulasi penyelesaian persoalan di Poso secara komprehansif, diluar upaya-upaya simbolik yang dilakukan pemerintah lokal dan pusat.

  4. Agar para tokoh agama dan tokoh masyarakat di Poso menghimbau kepada masyarakat Poso agar tidak terpancing terhadap tindakan-tindakan provokatif yang berusaha memperluas konflik.


Jakarta, 10 Maret 2006


H. Adnan Arsal/Ketua FSPUI-Poso

Alex/Ketua CC-DKST

Indria Fernida/Kepala Operasional Kontras

M. Arfiandi Fauzan/Sekretaris Badan Pengurus PBHI

Laurent Mayasari/Kepala Divisi Daeah Konflik




Kasus terkait Wamena 2003;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,713 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org