Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Tiga Bulan Polri Paska Vonis PN Jakarta Pusat a/n Terdakwa Pollycarpus

Tgl terbit: Senin, 20 Maret 2006

Siaran Pers KASUM

Tiga Bulan Polri Paska Vonis PN Jakarta Pusat a/n Terdakwa Pollycarpus

RAMELGIA ANWAR DAN MUCHDI PR, KUNCI PENGUSUTAN KASUS MUNIR


Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mempertanyakan Kapolri tentang kemajuan penyidikan kasus Munir. Sudah tiga bulan sejak Majelis Hakim PN Jakarta Pusat memutuskan Pollycarpus Budihari Priyanto bersalah dan terlibat perbuatan pidana yang dilakukan secara berkawan atau berkomplot (conspiracy) yang berakibat hilangnya jiwa Munir (20/12/2005). Itu sebabnya, Majelis Hakm mangganjar Pollycarpus dengan hukuman penjara selama 14 tahun dan bukan seumur hidup seperti yang dituntut oleh Jaksa Penuntut. Majelis Hakim menilai tuntutan hukuman Jaksa Penuntut terlalu berat mengingat masih harus diselidiki siapa dan siapa saja yang turut serta dalam pembunuhan Munir (Hal 111). Ada konspirasi dan Pollycarpus bukan pelaku tunggal. Itulah pokok putusan Majelis Hakim.

Dari rincian perbuatan pidana yang diputuskan, diketahui bahwa Pollycarpus terbukti bersalah atas dua perbuatan pidana: (1) Turut Melakukan Pembunuhan Berencana dan (2) Kelompok pendukung pembunuhan atau yang memfasilitasi operasi pembunuhan.

Pada kesimpulan BAP kita mendapati tersangka kelompok pelaksana pembunuhan yakni: Pollycarpus BP dan Oedi Irianto serta Yeti Susmiarti (dalam BAP terpisah †splitsing) dan tersangka kelompok pembunuhan yaitu : Ramelgia Anwar dan Ronil Aini. Tetapi Aini hilang, tanpa penjelasan splitsing atau tidak. Padahal isi dakwaan dan tuntutan tidak berubah, yakni tetap terdapat tindak pidana pemalsuan surat.

Oleh karena itu, kami berkesimpulan bahwa untuk mengungkap kasus ini setidaknya terdapat beberapa hal yang mesti ditindaklanjuti, yakni:

  1. Muchdi PR dan Ramelgia Anwar adalah kunci pengungkapan kasus Munir. Muchdi PR seperti diungkap dalam putusan majelis hakim, memiliki perkerjaan dan tujuan yang sama dengan Pollycarpus. Sedangkan Ramelgia Anwar (bersama Rohanil Aini) menjadi fasilitator yang memungkinkan Pollycarpus BP ikut dalam penerbangan bersama Munir. Oleh karena itu kepada ketiga orang tersebut mesti diberlakukan proses hukum maksimal, seperti pada penangkapan, penggeledahan dan penyitaan.

  2. Harus dilakukan pemriksaan lanjut pada saksi-saksi kunci seperti Lie Khie Ngian (WN Belanda), Lie Fon Lie (WN Belanda), Nurhadi Djazuli (Mantan BIN †Dubes RI untuk Nigeria †Diduga sebagai Pemberi Surat Ijin Senjata Api kepada Polly) dan Hian Tan alias Eni (Orangtua angkat Pollycarpus †Saksi penting untuk keterlibatan Polly sebagai agen BIN). Khusus Hian Tan, perlindungan saksi wajib diberikan terutama setelah keberadaannya sulit ditemukan kembali.

  3. Hrus dilakukan penetapan saksi dan pemnggilan terhadap Asrini (Mahasiswa yang kuliah di Jerman saat ini), penumpang yang duduk didekat Munir dan pernah memberikan keterangan bahwa setelah kematian Munir, ada seorang pramugari yang menanyakan pada para penumpang tentang siapa saja yang memesan dan memakan mie goreng. Asrini mengacungkan tangan dan reaksi pramugari tersebut terkejut serta mengukapkan keheranannya mengapa Asrini tidak keracunan, Saksi ini penting untuk mengungkapkan bahwa crew Garuda saat itu tahu bahwa Munir diracun lewat mie goreng.

  4. Jikalau perlu, harus pula dikalukan penetapan saksi dan pemanggilan terhadap nama-nama yang diungkap dalam BAP, yakni Julian Jap Marey (Mantan Panglima Perang OPM Nabire), Eurico Guteres (Mantan Pemimpin Milisi Pro Integras Timor timur)m Jimmy Demianus Ijie (Ketua DPRD Irjabar †mantan Koordinator Irian Jaya Crisis Center), Subagio Suryo (BIN), Nurhadi Cholil Rohadi (BIN), Sudjono, SH (BIN), Sumarmo (BIN), Budi Hardjito (BIN), Sudjono, SH (BIN), Bambang Eko (BIN), Sumarno (BIN) dan Bambang Irawan (BIN). Nama-nama ini disebutkan memiliki hubungan dengan terdakwa Pollycarpus.

Tanpa itu semua, maka Tim Penyelidik Polri yang diebentuk kembali pada 26 Januari 2006 lalu akan sulit mengukap kasus ini. Bahwa lebih jauh lagi, jika hal tersebut tidak segera terwujud akan nyata dugaan bahwa terdapat upaya untuk menutup-nutupi kasus ini. Hal ini tentu sangat memprihatinkan terutama ditengah dukungan yang luar biasa dari dalam maupun luar negeri.

Seperti kita ketahui bersama, dua tahun yang lalum tepatnya pada 23 Desember 2004, DPR RI melalui Rapat Paripurna memutuskan membentuk Tim Pemantau Kasus Munir. Pada hari yang sama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga mengesahkan pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) Munir. Tim ini bertugas untuk mendampingi Tim Penyelidik Polri yang dibentuk sejak 8 September 2004, yakni sehari setelah Munir meninggal. Tidak hanya itu, dukungan internasional pun juga turut mengalir. Perwakilan Parlemen Eropa disela kunjungannya di Indonesia (26/7/05), sempat mempertanyakan kelambangan pengungkapan kasus Munir pada Komisi I DPR RI. Sekitar 70 anggota Kongres As, termasuk mantan kandidat Presiden AS Denis Kucinich dan Patrick J. Kennedy (Keponakan Mantan Presiden AS John F. Kennedy) melalui surat bersamanya, mendesak Presiden SBY agar segera menuntaskan kasus ini (27/10/05). Desakan yang sama juga dilakukan Pelapor Khusus Sekjen PBB untuk Perkembangan Pembela HAM, Hina Jilani dan Pelapor Khusus PBB untuk Kemandirian Pengacara dan Hakim, Leandro Despouy.

Itu belum termasuk dukungan organisasi non pemerintah (LSM) dunia, sepertia perwakilan LSM perempuan sedunia (15/12/05), Yayasan Northcote Parkinson Fund (4/10/05) berupa penghargaan "Civil Coutage Prize" atau Keberanian Sipil, yang juga diberikan pada Min Ko Naing (aktivis oposisi Birma) dan Anna Politkovskaya (jurnalis Rusia yang diduga keras diracun oleh Agen Rahasia Rusia) dan Times Asia Magazine kepada Suciwati, Istri Munir melalui penghargaan sebagai salah satu Asia's Heroes 2005(5/10/05).

Namun dukungan sebesar itu tetap saja membuat Presiden SBY enggan mengumumkan hasil temuan TPF Munir (20/7/05) dan menolak membentuk ulang Tim Independen Kasus Munir (23/12/05). dukungan tersebut juga belum mampu membuat Jaksa Agung dan Kapolri menggunakan wewenangnya untuk meminta rekaman hubungan telekomunikasi antara Pollycarpus dan Muchdi PR sesuai dengan Undang-Undang No. 36/199 (26/1/06). Dukungan itu juga belum mampu mengerakkan Ketua Majelis Hakim Cicut Sutiarso untuk menegaskan amar putusannya sebagai court of order (perintah pengadilan) setelah didatangi oleh Mucdi PR bersama pembela hukumnya Tim Pengacara Muslim (20/2/06).

Oleh karena itu, maka tidak ada pilihan lain untuk kembali mendesak kepada Presiden SBY dengan segala kewenangan yang dimilikinya agar segera menuntaskan kasus ini.


Jakarta, 20 Maret 2006



Kasus terkait Pembunuhan Munir 2004;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,571 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org