Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Tuduhan BIN Membelokkan Akar Masalah

Tgl terbit: Kamis, 23 Maret 2006

Siaran Pers Bersama
Tentang
Tuduhan BIN Membelokkan Akar Masalah

Kami mengecam pernyataan Kepala BIN Syamsir Siregar dan MenteriPertahanan Juwono Sudarsono yang menuduh LSM lokal yang disupport LSM asing sebagai dalang dari kerusuhan di Abepura.

Kami menilai bahwa pernyataan mengkambinghitamkan LSM ini menunjukkan gaya lama untuk menutupi ketidakberdayaan negara untuk mengatasi masalah puluhan tahun di Papua serta menunjukkan tiadanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governence) terutama dalam menyelesaikan persoalan kewilayahan di Papua.

Seorang pejabat intelejen seharusnya bekerja mengumpulkan data secara rahasia dan melaporkan temuan informasinya kepada Presiden atau institusi penegak hukum, bukan kemudian justru mengeluarkan pendapat secara terbuka ke publik yang isinya hanyalah tuduhan belaka yang justru memperkeruh keadaan. Dengan pernyataan terbuka ini sebenarnya Kepala BIN sudah mengeluarkan pernyataan dan serangan politik, sesuatu yang haram hukumnya dalam sebuah kinerja institusi intelejen dalamsistem yang demokratis.

Kami menduga pernyataan itu justru merupakan bentuk pengalihan tanggungjawab, dimana BIN serta aparat intelejen lainnya, seperti intelejen polisi dan militer tidak berfungsi sebagaimana mestinya dalam mengantisipasi konflik dan kekerasan yang terjadi.

Hal ini tidak dapat dilepaskan dari akar masalah sesungguhnya, dimana keberadaan PT. Freeport sejak tahun 1967 telah menimbulkan implikasi negatif baik dari sisi politis maupun ekonomi terhadap masyarakat Papua, dimana terjadi kerusakan lingkungan dan berbagai tindak pelanggaran HAM. Konflik itu berlangsung terus tanpa ada penyelesaian yang komprehensif.

Di sisi lain, kami juga menyatakan keprihatinan mendalam atas bertambahnya jumlah aparat kepolisian dan masyarakat yang tewas dan menjadi korban dalam kerusuhan di Abepura lalu. Kami meminta aparat kepolisian untuk bersifat profesional melakukan proses hukum atas peristiwa ini, dengan tidak melakukan upaya balas dendam. Bila Polri tidak mengindahkan kaidah aturan hukum yang baik, hal ini justru akan menjadi potensi pelanggaran HAM lainnya, seperti penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, atau kekerasan terhadap kelompok yang salah, seperti yang sudah terjadi di sana.

Oleh karenanya, kami meminta agar upaya penegakkan hukum tersebutâ€penyelidikan dan penyidikkan-harus tetap berdasarkan aturan main hukum yang berlaku berdasarkan prinsip fair trial.

Jakarta, 23 Maret 2006


KontraS, PBHI, JRK, Praxis, HRWG, ICW, IMPARSIAL, KALYANAMITRA, WALHI, LPSHAM Sulteng, Adhoc KontraS Sulawesi, SKP-HAM Sulteng, Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat, Tapal, Elsam, Jatam



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,763 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org