Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Mendesak Pemerintah Intensifkan Dialog

Tgl terbit: Jumat, 17 Maret 2006

Pernyataan Pers
MENDESAK PEMERINTAH INTENSIFKAN DIALOG

Kami yang tergabung dalam koalisi organisasi non pemerintah menyesalkan terjadinya aksi kekerasan dalam demonstrasi di Abepura, Jayapura. Apapun alasannya, tindakan massa yang berakibat beberapa aparat tewas sama sekali tidak bisa dibenarkan.

Aksi ini seharusnya tidak perlu terjadi. Bahkan kami memandang, aksi kekerasan tersebut tidak akan terjadi apabila sekiranya pemerintah mau mendengarkan keluhan dan membuka ruang dialog terhadap tuntutan rakyat Papua menutup Freeport. Sikap pemerintah pusat yang sama sekali tidak peka terhadap isu Freeport bisa dibilang merupakan faktor determinan atas memburuknya situasi sosial politik di Papua akhir-akhir ini.

Konflik fisik yang menyebabkan terjadinya korban jiwa juga sepenuhnya tanggung jawab pihak aparat keamanan, dalam hal ini Polri. Polri dalam hal ini tidak melakukan tindakan keamanan yang memadai dan proporsional dalam menghadapi jumlah pengunjuk rasa yang berjumlah sangat besar .Jatuhnya korban dari pihak Polri sangat memprihatinkan.

Proses negosiasi hanya berlangsung selama 20 menit, waktu yang terlalu singkat dalam mengendalikan situasi akhimya berujung pada tindak kekerasan. Apalagi menghadapi 10.000 orang dengan 300 personil.

Penting juga bagi pemerintah, khususnya pihak keamanan untuk tidak me1akukan eskalasi kekerasan lebih lanjut dalam merespon kejadian kemarin. Upaya sweeping yang dilakukan pihak keamanan terhadap penduduk sipil biasa merupakan tindakan yang sulit dibenarkan, karena bisa memperkeruh masalah

Papua. Misalnya, aparat menyisir secara serampangan disertai intimidasi ke asrama-asrama mahasiswa dan pemukiman masyarakatPegunungan Tengah di wilayah Jayapura-Abepura-Sentani hingga Jumat dini hari tadi (17/3).

Pengalaman membuktikan bahwa tindakan balasan dari aparatur keamanan selalu potensial menciptakan pelanggaran HAM baru. Kasus Aberpura 2000 lampau menjadi contoh pengalaman buruk.

Untuk meredakan situasi panas di Papua dan damai bisa dipulihkan di Papua, kami memandang penting bagi seluruh pihak, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, aparat keamanan, dan juga masyarakat sipil di Papua untuk menahan diri dan tidak melakukan manuver yang bisa menghasilkan kekerasan lagi. Pemerintah juga harus menjamin perlindungan keamanan dan HAM bagi masyarakat umum selama proses penegakkan hukum berjalan.

Jakarta, 17 Maret 2006

Human Rights Working Group

DEMOS-ELSAM-IMPARSIAL-KONTRAS-PBHI-SHMI



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,698 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org