Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Kunjungan Menlu AS: Kebijakan AS Mengancam Proses Demokrasi Di Indonesia

Tgl terbit: Rabu, 15 Maret 2006

Pernyataan Pers
Kunjungan Menlu AS:
KEBIJAKAN AS MENGANCAM PROSES DEMOKRASI DI INDONESIA

Kunjungan Menlu AS Condoloreza Rice ke Indonesia dapat membawa komplikasi politik keamanan dan HAM di dlaam negeri yang berpotensi mengancam proses demokrasi dan keadilan.

Pertama, kunjungan ini patut dicuigai merupakan kelanjutan dari kunjungan pada bulan Februari yang gagal, dengan agenda penandatangan BIAs yang saat itu diagendakan secara tertutup. Kunjungan ini adalah bagian dari usaha AS menekan Indonesia agar menyetujui Bilateral Immunity Agreements (BIAs) yang melindungi setiap warga negara AS baik tentara, diplomat ataupun pengusaha AS yang dindikasikan terlibat kejahatan berat HAM terbebas dari jerat hukum Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Dampak Penandatangan BIAs ini tidak hanya menjadikan Indonesia “Kaki tangan” Amerika untuk melakukan politik Impunitas internasional, namun juga menjadi ancaman gagalnya ratifikasi RI terhadap statuta Roma (ICC), salah satu pilar penting dalam proses transisi dari otoritarianisme (rezim militer) ke demokrasi.

Kedua, kunjungan ini juga memberikan sinyalemen campur tangan “tekanan” langsung pada penyelesaian kasus pertambangan di Indonesia dengan perusahaan Multinasional dari AS khususnya Freeport.

Berbagai kasus yang smapai saat ini masih terjadi di Papua, dan beberapa saat lalu menguat kembali bisa dipastikan tidak akan menemukan penyelesaian yang adil bagi rakyat Papua. Apalagi, dalam konteks Freeport secara terbuka AS menerapkan kebijakan double standard dalam proses reformasi militer. Bukti nyata dalam konteks ini adalah posisi pemerintah AS dalam bisnis keamanan TNI di Freeport. Padalah maslah bisnis militer ini menjadi point dalam pembukaan kembali hubungan Militer AS-RI.

Ketiga, kedatanan Menlu AS yagn juga mengusung masalah terrorisme memberikan peluang besar bagi penyimpangan prinsip-prinsip penyelenggaraan peradilan yang adil dalam menangani masalah terrorisme di Indonesia. AS memiliki kepentingan besar pada Indonesia dalam penanganan terrorisme.

Bisa juga kunjungan ini memberikan sinyalemen dukungan kepada aparat dan institusi yang berhubungan dengan penanganan terrorisme di Indonesia untuk mengambil “langkah yang jauh” tanpa menghiraukan prinsip demokrasi, HAM dan kebebasan sipil. Misal saja mendukung BIN melakukan penangkapan langsung seperti terjadi pada kasus Umar Al Farouq dan mendukung adanya produk legal yang melegitimasi aksi semacam itu.

Berangkat dari berbagai masalah diatas, kami berbagai NGO HAM di Jakarta menyatakan sikap sebagai berikut:

  1. 1.Meninta kepada Pemerintah Indoensia untuk secara terbuka menginformasikan berbagai agenda pertemuan dengan Condoleezza Rice, sehingga tidak ada agenda tersembunyi yang merugikan kepentingan publik , demokrasi, HAM dan keadilan.
  2. 2.Mendesak Pemerintah Indonesia untuk menolak BIAs, melanjutkan agenda penegakkan HAM dengan menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM dan konflik pertambangan.
  3. 3.Mendesak Condolorezza Rice untuk menghormati proses transisi demokrasi, penegakan HAM dan keadilan dengan tidak ikut campur (memberi tekanan) dalam penyelesaian masalah tambang khususnya Freeport, kontra terorisme dan pemaksaan BIAs.
  4. 4.Mendesak DPR menanyakan kepada Pemerintah tentang agenda bilateral yang disepakati saat kedatanan Menlu AS.

Jakarta, 15 Maret 2006

Human Rights Working Group (HRWG)-ELSAM-Imparsial-KontraS-PBHI-Walhi



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,669 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org