Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Peringatan Dua Tahun Kasus Somchai Neelaphaijit

Tgl terbit: Selasa, 14 Maret 2006

Siaran Pers

Peringatan Dua Tahun Kasus Somchai Neelaphaijit

NEGARA BELUM MENGHARGAI HUMAN RIGHTS DEFENDER

Pada 12 maret 2004 yang lalu, Somchai Neelaphaijit (Abu Bakar), seorang pembela kelompok tertindas Muslim di Thailand Sejak itu, keberadaannya tidak jelas lagi. Kemungkinan besar ia sudah mati, disiksa dan dihilangkan secara paksa. Hal ang sama juga terjadi di Indonesia, pada 7 September 2004, kala Munir tewas dalam perjalanan udara menuju Belanda oleh racun arsenik.

Uniknya juga kedua kasus coba diselesaikan dengan mengelar pengadilan setengah hati. Di Indonesia, pengadilan memvonis Pollycarpus BP, seorang pilot Garuda 14 tahun penjara. Sementara di Thailand, pengadilan memvonis Mayor Polisi Ngern Tongsuk tiga tahun penjara sementara membebaskan 4 terdakwa lainnya. Pengadilan di kedua kasus juga gagal mengungkapkan kebenaran atas motif politik yang sebenarnya. Pollycarpus divonis atas dasar motif personal-sebagai warga negara RI yang mencintai NKRI. Sementara Mayor Polisi Ngern Tongsuk dihukum karena menghilangkan barang bukti dan menghalangi hukum (obstruction of law).

Kesamaan lainnya adalah pasca persidangan otoritas politik kedua negara-Presiden SBY dan PM Thaksin Shinawatra-juga mengaku kecewa dan terus berkomitmen akan mencari dalang pelaku utamanya. Kedua kasus juga ditangani secara extraordinary, kasus Munir dinvestigasi dengan bantuan Tim Pencari Fakta/TPF, sementara kasus Somchai ditangani oleh Department of Special Investigation yang tidak berada di bawah kontrol Kepolisian Thailand. Meski kedua mekanisme spesial tersebut telah menemukan berbagai bukti, keterangan, dan informasi yang penting, namun investigasi lanjutan tidak terlihat berjalan. Kedua pernyataan pimpinan politik di kdua negara nampak hanya sebagai lip service dan gagal memberikan kebenaran yang otentik bagi keluarga korban dan publik luas.

Kegagalan penanganan dua kasus 'individual' ini juga menandakan memudarnya sistem aturan hukum (rule of law) di kedua negara. Pernyatan Presiden SbY bahwa kasus Munir adalah â€Åa test of our history” hanya menjadi bagian dari deret ukur kegagalan penegakkan hukum dan rusaknya parat penegakan hukum RI. Kasus Munir tidak juga menjadi pendobrak bagi buruknya kinerja aparat Polri, Kejaksaan Agung, dan Pengadilan yang selama ini gagal memberikankepercayaan keapda publik. Demikian pula kasus Somchai juga gagal memberikan keadilan tidak hanya kepada keluarganya, tetapi juga kepada komunitas Muslim di Thailan Selatan yang selama ini rentan terhadap pelanggaran HAM. Kegagalan kasus Somchai justru akan semakin menghambat upaya damai dan rekonsiliasi di wiliyah selatan Thailand yang dibeberapa tahun belakangan ini menjadi wilayah konflik yang intensif.

Jakarta 14 Maret 2006

Sarawut Pratooras-Usman Hamid(Kontras/Kasum)-Suciwati-Rusdi Marpaung-Mugiyanto(IKOHI)

lampiran : Press Release : Royal Thai Embassy, The Indictment of the five police officers suspected to be involved in the incident of kidnapping Mr. Somchai Neelapaijit



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,362 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org