Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Enam Belas Tahun Tragedi Talangsari

Tgl terbit: Rabu, 02 Februari 2005
Pernyataan PERS Bersama

Pernyataan PERS Bersama

No. 06/SP Kontras/II/2005

 

Enam Belas Tahun Tragedi Talangsari

Peringatkan Pemerintah & Komnas HAM !

 

Korban dan Keluarga korban Talangsari, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan LBH Lampung memperingatkan Pemerintah dan Komnas HAM yang hingga kini belum ‘menyentuh’ (mengusut) tragedi pelanggaran HAM di Talangsari 1989. Dari bukti permulaan yang diperoleh KontraS, kuat dugaan telah terjadi pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa tersebut. Oleh karena itu KontraS meminta semua pihak agar tidak main-main dengan kasus ini.

 

Beberapa catatan KontraS atas peristiwa Talangsari:

a.       Pada Desember 1999 pemerintahan B.J. Habibie membebaskan 16 orang tapol kasus Talangsari dari tahanan penjara. UU Subversif yang menjadi dasar penghukuman warga sipil Talangsari juga dihapus.

b.      Pada 5 Juni 2001, Komnas HAM membentuk Tim ad hoc penyelidik untuk Kasus Talangsari dengan menunjuk Mayjend (pol) Koesparmono Irsan sebagai ketua tim.

c.       Tim Komnas HAM mengkaji seluruh pelanggaran HAM selama pemerintahan Soeharto, kecuali kasus Talangsari.

d.      Tim Komnas HAM yang dibentuk pada 23 September 2003 dan mengkaji kasus orang hilang, hanya memuat 1 paragraf tentang Talangsari dari Laporan Akhir setebal 99 halaman.

e.       Pada 28 Januari 2004, Komnas HAM kembali membentuk tim penyelidik ad hoc untuk Kasus Talangsari dengan menunjuk Hasballah M Saad sebagai ketua tim.

 

Kami menilai Komnas HAM telah main-main, mengingat hingga akhir periode Komnas HAM pimpinan Joko Soegianto; dan hingga berganti kepemimpinan pengurus kepada Abdul Hakim Garuda Nusantara, tim penyelidik dimaksud tidak kunjung berjalan.

 

Kami mendesak Pemerintahan SBY-JK memberi perhatian atas peristiwa Talangsari, mengingat peristiwa Talangsari adalah kasus yang tidak diselesaikan oleh pemerintahan sebelumnya. Perhatian harus diawali dengan rehabilitasi dan pemulihan hak-hak lainnya dari korban peristiwa Talangsari Lampung, Februari 1989.

 

Kami meminta DPR RI mengawasi ‘kinerja HAM’ pemerintah dan Komnas HAM serta segera usulkan pembentukan pengadilan HAM ad hoc kasus Lampung.

Jakarta, 8 Februari 2005

 

 

Korban dan Keluarga Korban Talangsari Lampung, Keluarga Mei 1998,

Keluarga Tanjung Priok, LBH Lampung,

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras)

 



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 4,156 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org