Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Rencana Pembentukan Tim Koneksitas Kasus Timika Oleh Mabes Polri Dan Puspom TNI

Tgl terbit: Kamis, 09 Januari 2003

SIARAN PERS
No. 01/SP-Kontras/I/03

Tentang  

Rencana Pembentukan Tim Koneksitas Kasus Timika Oleh Mabes Polri Dan Puspom TNI

Kemarin Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI berencana untuk membentuk Tim Koneksitas untuk menangani kasus penembakan di Timika, Papua beberapa bulan lalu. Rencana pembentukan ini berkaitan dengan adanya dugaan bahwa aparat Kopassus terlibat dalam kasus penembakan tersebut.

Terhadap rencana ini, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) memandang bahwa :

Pertama , kewenangan terhadap penyelidikan kasus-kasus yang berkaitan dengan keamanan dalam negeri seharusnya hanya berada dalam wewenang Kepolisian. Artinya, tidak boleh ada unsur-unsur di luar Kepolisian. Terhadap adanya dugaan bahwa peristiwa tersebut mengandung unsur pelanggaran HAM maka sesuai dengan undang-undang Komnas HAM mendapat wewenang untuk turut melakukan penyelidikan.

Kedua , adanya upaya dari Puspom TNI untuk mengintervensi penyelidikan Kepolisian tentu mengundang berbagai pertanyaan, terutama karena selam ini Mabes TNI dan Kopassus sendiri menolak adanya dugaan keterlibatan TNI dalam hal ini Kopassus dalam kasus Timika. Pelibatan diri ini secara eksplisit merupakan pengakuan bahwa aparat TNI memang terlibat dan mereka tengah melakukan penyelidikan terhadap keterlibatan aparatnya sebagaimana pernah diungkap oleh Kepolisian Daerah Papua dan kelompok pekerja HAM Papua.

Ketiga , upaya membangun penyelidikan koneksitas oleh TNI merupakan sebuah langkah untuk membangun mekanisme impunitas guna melindungi institusi TNI dari tuntutan hukum. Penyelidikan koneksitas ini adalah bentuk-bentuk upaya untuk sekedar menjangkau para pelaku lapangan dan memutus mata rantaikomando operasi dalam kasus Timika.

Keempat , penyelidikan koneksitas ini juga merupakan bentuk-bentuk pengkebirian terhadap kerja-kerja polisionil yang seharusnya independen, fair dan dapat mengajukan para pelaku dan motifnya siapa pun dan apa pun bentuknya. TNI yang menyadari bahwa ini merupakan ancaman dengan gelap mata mengambil alih kontrol terhadap penyelesaian kasus tersebut.

Dan, Kelima , TNI pernah memiliki pengalaman bahwa untuk kasus yang terlanjur teridentifikasi dan sulit untuk disembunyikan atau tidak dapat dijalankan proses hukumnya, maka mekanisme koneksitas adalah mekanisme yang sangat efektif, seperti dalam kasus pembunuhan Tengku Bantaqiyah beberapa tahun lalu. Apalagi dengan adanya tekanan masyarakat internasional, mau tidak mau TNI memang harus memperhitungkan langkah yang akan diambilnya.

Dengan demikian, maka Kontras menyimpulkan bahwa kita tengah dipertontonkan kembali sebuah drama penyelidikan yang sesungguhnya tidak didasarkan pada semangat supremasi hukum, namun hanya merupakan upaya untuk mengamputasi proses penegakan hukum terhadap para tersangka yang telah diajukan oleh Kepolisian sebagaimana yang terjadi dalam kasus pembunuhan Theys Hiyo Eluay. Semua ini juga menunjukan betapa TNI secara institusional yang notabene telah melakukan kejahatan kemanusiaan dengan pengecut berusaha untuk menghindari proses hukum yang seharusnya ditanggung sebagai konsekuensi.

Oleh sebab itu Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menyatakan :

  1. Meminta kepada pihak Kepolisian untuk menolak adanya penyelidikan koneksitas dan melanjutkan proses penyelidikan sampai dengan pelimpahan berkas perkara. Apabila ditemukan indikasi adanya pelanggaran HAM berdasarkan Undang-undang HAM dan Pengadilan HAM, maka aparat Kepolisian dengan terbuka harus memberikan pernyataan kepada publik dan selanjutnya Komnas HAM dapat menindaklajuti penyelidikan terhadap kasus tersebut.
  2. Meminta kepada pemerintah untuk tidak main-main dan membiarkan rekayasa pengungkapan fakta dan proses penagakan hukum di negeri ini. Kita tidak ingin pemerintah berdiam diri dalam rangka menghindari tanggungjawab terhadap kasus ini. Dalam hal ini negara harus mengambil sikap yang jelas dan menunjukan concern-nya terhadap pengungkapan kasus dan penegakan hukumnya.
  3. Meminta kepada TNI secara institusional untuk menghentikan berbagai tindakan-tindakan tidak bertanggung jawab terhadap segala bentuk kejahatan yang telah dilakukan, baik terhadap kasus yang tengah dalam proses penyelidikan atau kasus-kasus yang nyata-nyata melibatkan TNI melalui aparatnya.
  4. Mendesak berbagai elemen masyarakat sipil untuk terus melakukan tekanan hingga terungkapnya fakta kasus Timika demi berlangsungnya proses hukum adil dan fair.

Jakarta, 9 Januari

Presidium Koordinatoriat Badan Pekerja
Badan Pekerja Kontras Jakarta Kontras Papua
   
Ori Rahman Pieter Ell
Koordinator Koordinator


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 9,002 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org