Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
KOMUNIKE KEDUA

Tgl terbit: Jumat, 28 Februari 2003

KOALISI UNTUK KESELAMATAN MASYARAKAT SIPIL  

KOMUNIKE KEDUA

 

Sudah bukan waktunya lagi pada tahap ini memperdebatkan perlu atau tidaknya pengarturan tentang tindak pidana Terorisme. Mau tidak mau regulasi tentang kebijakan terorisme memang dibutuhkan. Tetapi kebijakan itu harus berada dalam dua titik keseimbangan yaitu diantara prinsip kebebasan dan prinsip keamanan .

Akan terjadi kontradiktif jika negara tidak bisa menjaga keseimbangan antara prinsip liberty dan security . Beberapa pasal dalam Perpu/RUU dan ide dalam mencegah tindakan terorisme akan cenderung mengancam civil liberties. Semisal tercantumnya bukti inteljen sebagai bukti permulaan yang cukup dan definisi tindakan terorisme yang multiinterpretatif .

Koalisi mendukung beberapa fraksi yang telah menyatakan penolakannya terhadap Perpu antiterorisme dan BIN tidak masuk kedalam wilayah yudicial, dimana otoritas tersebut berada di kepolisian dan kejaksaan.

Secara lebih khusus, terhadap argumentasi dan tanggapn pemerintah tentang perpu antiterorisme dan RUU Anti-terorisme, Koalisi memandang bahwa :

  1. Alasan terjadinya kekosongan hukum sehingga diperlukan Perpu Anti-terorisme, bukanlah merupakan alasan yang kuat. Sebelum tragedi Bali secara statistik banyak pengeboman yang lain yang pernah terjadi di Indonesia dan telah menimbulkan jatuhnya korban jiwa, tetapi semua proses pemeriksaan sampai peradilan didasarkan pada KUHP dan KUHAP.
  2. Bahwa pengaturan tentang tindakan terorisme, seharusnya diatur secara lebih komprehensif, dimana partisipasi publik diikutsertakan dan beberapa prinsip serta emapt dari 12 konvensi internasional yang telah diratifikasi dijadikan dasar pembentukan pengaturan RUU Antiterorisme.

Koalisi memandang sesungguhnya tidak ada alasan bagi DPR selaku lembaga legistatif dan lembaga kontrol pemerintah untuk menerima dan mengesahkan Perpu antiterorisme.

Koalisi menilai bahwa RUU antiterorisme yang hanya merupakan copy dari perpu antiterorisme sangat tidak layak apabila pada tanggal 7 Maret ini disahkan, sehingga DPR harus menunda pembentukan RUU Anti-terorisme.

2. Implikasi Perpu pada kekuatan Extrajudicial dan sikap koalisi

Perpu antiterorisme dalam perkembangannya telah membawa implikasi terhadap kelompok-kelompok ekstrajudicial yang sebagian besar memiliki konflik interest dengan negara. meskipun dalam beberapa kasus, ini hanya baru bersifat ancaman belum pada tindakan negara. seperti yang terjadi dalam kasus Porsea dimana masyarakat yang melakukan aksi untuk menolak dioperasionalisasikannya kembali pabrik P.T. Toba Pulp Lestari (d/h P.T. Inti Indorayon) ditakut-takuti dan diancam dikenakan pasal-pasal dalam Perpu antiterorisme.

Koalisi menilai bahwa Bahaya Perpu terhadap kekuatan-kekuatan oposisi pemerintah dan kelompok ekstrajudicial lainnya bukan lagi menjadi kekhawatiran dan asumsi tetapi sudah masuk dalam tahap ancaman.

Koalisi mendesak agar parlemen untuk menolak keberadaan Perpu Antiterorisme dan mengkritisi kembali RUU Antiterorisme yang merupakn copy dari Perpu, karena bila ini tetap disahkan, maka akan menimbulkan bahaya-bahaya baru terhadap kelompok-kelompok yang kontra terhadap pemerintah dan menghambat proses transisi.

3. Sikap koalisi terhadap desakan BIN

Dalam perkembangan terakhir, hasil rapat konsultasi antara BIN dengan Pansus RUU pemberantasan tindak pidana terorisme, disebutkan bahwa BIN meminta secara terang-terangan untuk diberi keleluasaan gerak yang lebih luas dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme agar lebih cepat untuk mencegah bahaya Terorisme.

Koalisi menilai desakan BIN yang ingin masuk lebih jauh dalam kegiatan yudisial dalam hal penangkapan dan pemeriksaan, merupakan hal yang dapat dilihat dengan jelas bahwa ada kepentingan yang besar dari BIN untuk memperlebar sayap kekuasaan dan kewenangannya.

Koalisi mendesak agar DPR untuk secara bulat menolak keinginan untuk BIN melebarkan kewenangannya kewilayah yudisial, karena bila itu terjadi maka hal ini jelas-jelas melanggar prinsip-prinsip demokrasi karena mencampuradukan tugas inteljen dengan kepolisian, kewenangan tersebut juga sangat rawan disalahgunakan oleh rezim yang berkuasa untuk memukul lawan-lawan politiknya.

Jakarta, 28 Februari 2003

a.n. Koalisi Untuk Keselamatan Masyarakat Sipil

Batara Ibnu Reza
Ori Rahman
Imparsial
KontraS


Kasus terkait Wamena 2003;:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 6,948 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org