Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Penolakan Kejaksaan Agung Menyidik Kasus Trisakti-Semanggi

Tgl terbit: Jumat, 14 Maret 2003

Press release kontras
No. 07/PR-III/2003

Tentang

Penolakan Kejaksaan Agung Menyidik Kasus Trisakti-Semanggi :
Merupakan Ancaman Serius Bagi Penegakan HAM

 

Pada tanggal 11 Maret 2003, Kepala Satuan Tugas HAM Kejaksaan Agung, BR Pangaribuan mengatakan bahwa Kejaksaan Agung telah mengambil sikap terakhir yaitu tidak dapat menindak lanjuti penyelidikan Komnas HAM dalam kasus Trisakti dan Semanggi. Hal itu disebabkan karena DPR sudah memutuskan bahwa tidak ditemukan pelanggaran HAM berat pada peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. Selain itu Kejaksaan Agung merasa telah terhalang dalil hukum bahwa satu kasus tidak dapat diadili dua kali mengingat perkara penembakan mahasiswa Trisakti telah diputus Pengadilan Militer pada 1999 lalu.

Menyusuri proses hukum pengusutan kasus Trisakti dan Semanggi selama ini, maka peran Kejaksaan Agung merupakan ancaman serius bagi penegakan HAM, dengan didasarkan pada fakt-fakta antara lain :

  1. Sejarah sepanjang proses pengusutan kasus Trisakti †Semanggi. Sejak diserahkannya hasil dari Komisi Pelanggaran HAM Kasus Trisakti dan Semanggi pada April 2002 ke Kejaksaan Agung, penyidik telah 3 kali mengembalikan berkas penyelidikan kembali ke Komnas HAM dengan berbagai alasan. Bahkan Kejaksaan Agung telah mengingkari kesepakatan dengan Komnas HAM untuk meminta DPR mencabut rekomendasi yang menyebutkan tidak adanya pelanggaran HAM berat dalam kasus Trisakti Semanggi.
  2. Argumentasi tentang terganjalnya proses penyidikan akibat dari rekomendasi DPR merupakan uapaya justifikasi Kejaksaan Agung untuk tidak melaksanakan fungsinya. Rekomendasi DPR tersebut tidak dapat dijadikan suatu produk hukum karena DPR hanya memiliki kewenangan untuk mengusulkan terbentuknya pengadilan HAM berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan. DPR sebagai lembaga politik tidak berhak untuk menilai adanya peristiwa pelanggran HAM.
  3. Kejaksaan Agung telah mencampuradukkan persoalan formalitas dan substansi hukum antara pidana militer dan pelanggaran HAM berat, ketentuan mengenai Atasan yang Berhak Menghukum dan Perwira Penyerah Perkara dalam Peradilan Militer dinyatakan tidak berlaku lagi (pasal 49 UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM). Selain itu pengadilan militer yang telah dilangsungkan merupakan peradilan pidana yang sama sekali tidak menyentuh kepada para penanggung jawab komando, sebagaimana diterapkan dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan.
  4. Pernyataan Kejaksaan Agung menunjukan bahwa Kejaksaan Agung tidak memiliki rasa keadilan (sense of justice) dan rasa kemanusiaan (sense of humanity) dan menjadi lembaga melanggengkan impunitas yang melindungi para pelaku kejahatan pelanggaran HAM.

 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Kontras :

Mendesak Kejaksaan Agung untuk tetap melakukan penyidikan terhadap kasus Trisakti dan Semanggi sesuai dengan mandatnya .

Kejaksaan Agung harus mengesampingkan rekomendasi DPR karena DPR telah memanipulasi politik mandat yang diatur dalam UU. Selain itu Wakil Ketua Mahkamah Agung telah menyatakan rekomendasi DPR bukan merupakan produk hukum yang putusannyatidak mengikat.

 

Jakarta, 14 Maret 2003
Presidium Badan Pekerja

 

Ori Rahman
Koordnator



Kasus terkait Semanggi II 1999;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 6,871 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org