Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
UU Terorisme, RUU TNI, Politik Impunity dan keberlangsungan Demokrasi di Indonesia

Tgl terbit: Senin, 17 Maret 2003
Siaran Pers
Front Rakyat Anti Militerisme
tentang
UU Terorisme, RUU TNI, Politik Impunity
dan keberlangsungan Demokrasi di Indonesia


Satu persatu produk undang-undang yang lahir setelah Megawati-Hamzah berkuasa semakin vulgar memperlihatkan pemasungan kebebasan berekspresi rakyat, transisi demokrasi di masa kekuasaan saat ini justru melahirkan produk hukum yang mendesak demokrasi mundur jauh kebelakang, kekuatan politik lama Orde baru semakin pasti mendapatkan hasil restorasi politiknya dengan kolaborasi masa lalu dalam membentuk pemerintahan Megawati Hamzah.

Sepertinya militer dan intelejen tak mau kehilangan sedikitpun kesempatan dan waktu yang diberikan pemerintahan Megawati-Hamzah, dan mereka saling bersaing untuk memperebutkan otoritas kekuasaan sipil yang berada ditangan Presiden. Hal ini terlihat dengan disahkannya Perpu anti terorisme menjadi UU Antiterorisme dan dibentuknya draf RUU TNI oleh Militer.

Dilegitimasinya intelejen dalam wilayah kekuasaan yudicial melalui UU Anti terorisme tentunya akan sangat mengancam kebebasan masyarakat sipil. Hal ini terlihat dari defenisi tindakan terorisme yang terlalu luas sehingga siapapun bisa dikategorikan teroris dan dengan dimasukannya laporan intelejen sebagai bukti untuk melakukan penangkapan.

Dilain sisi, militer telah membentuk RUU TNI sebagai bentuk legitimisi dirinya dalam wilayah kekuasaan politik. Beberapa subtansi dan konsturksi dari RUU TNI ini sesungguhnya adalah menegasikan otoritas kekuatan politik sipil dan mengambil alih semua fungsi Negara dalam kekuasaan militer. Hal ini bisa dilihat dengan adanya keinginann militer untuk meminta kewenagan politik; menentukan situasi darurat, dan meminta kewenagan pengerahan pasukan tanpa persetujuan presiden berdasarkan interpretasi sepihak terhadap situasi darurat untuk melegitimasi nafsu politik militer mengambil alih kekuasaan (pasal 19 RUU TNI). Selain itu dalam RUU tersebut TNI juga meminta tugas tambahan yang bukan lagi sebagai alat pertahananan tetapi menjadi alat pembunuh bagi rakyatnya sendiri, dalam pasal 5 ayat 2 point c dinyatakan TNI melaksanakan tugas operasi militer selain perang, sebuah pengabsahan melalui legitimasi hukum bahwa opersai militer di Aceh dan Papua menjadi terbenarkan,

Disaat yang sama, hingga saat ini kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh militer tidak tersentuh oleh hukum, beberapa kasus yang di proses secara hukum bahkan makin memperlihatkan mengguritanya politik impunity. Proses pengungkapan kasus Trisakti dan semanggi memperlihatkan bagaimana militer dapat mempengaruhi proses hukum melalui keputusan politik di DPR dan menolak pemanggilan KPP HAM Trisakti. Dalam kasus Priok dan lampung juga terlihat bagaimana militer memecah belah korban pelanggaran HAM untuk maksud memotong proses hukum yang berlangsung.

Oleh karenannya dalam situasi seperti ini, Front Rakyat Anti Militerisme, menyatakan bahwa:
Koalisi memandang proses transisi di Indonesia akan menjadi terhambat bila pemerintahan sipil yang ada tidak berani menolak kebijakan-kebijakan yang melegitimasi militer dan intelejen dalam kekuasaan politik.
Koalisi menilai bahwa dengan disahkannya UU Antiterorisme dan dibentuknya RUU TNI telah membuktikan terjadinya pertarungan antara intelejen dan TNI dalam memperebutkan otoritas kekuatan politik sipil
Koalisi menuntut kepada pemerintahan sipil untuk menyelesaikan semua kasus pelanggaran HAM dan tindakan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh militer.
Koalisi menolak Keberadaan UU Antiterorisme dan meminta kepada DPR untuk menolak RUU TNI yang jelas-jelas mengancam proses demokrasi dan membahayakan masyarakat sipil.
Koalisi menyerukan kepada seluruh kekuatan prodemokrasi dan masayarakat sipil untuk turun jalan dan melakukakn aksi karnaval pada tanggal 20 maret 2003, sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan UU Antiterorisme dan RUU TNI yang jelas-jelas mengancam masyarakat sipil, serta menuntut semua penyelesaian kasus-kasus pelangagran HAM yang ada.
Jakarta, 17 Maret 2003

Front Rakyat Anti Militerisme :

Kontras, Imparsial, LMND, FAM UI, PRD, IKOHI, GPK, JMD, Forum Rakyat, LS-adi, GP 27 Juli, TRUK, Forum Nasional Aceh, Kampak Indorayon, PMKRI, FMN, PIJAR Indonesia, SIRA, PB.HMI, Walhi, Solidamor, Jatam, Tapol Napol, AJI, FNKHP, Komsate, GMJ, Kopbumi, Pokja Petani, Raca Institute FKR



Kasus terkait Wamena 2003;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 8,748 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org