Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Menyikapi penyerangan terhadap anggota serikat Pengacara rakyat (SPR) yang mengadvokasi gugatan Clas

Tgl terbit: Rabu, 05 Maret 2003

PRESS RELEASE
No. 6/PR-Kontras/III/02

Menyikapi penyerangan terhadap anggota serikat Pengacara rakyat (SPR) yang mengadvokasi gugatan Class action gerkan pemuda rakyat (GPK)

 

Pada tanggal 1 Maret 2003 terjadi pemukulan tehadap Juru Bicara Serikat Pengacara Rakyat (SPR), Habiburokhman, SH, oleh orang-orang tak dikenal sehingga yang bersangkutan mengalami luka-luka (kronologis terlampir). Penyerangan ini berkaitan dengan peran Serikat Pengacara Rakyat menjadi kuasa hukum Gerakan Pemuda Rakyat (GPK) yang melakukan gugatan class action kepada Presiden Megawati Soekarnoputri atas keputusannya menaikkan tarif dasar listrik, telefon dan Bahan Bakar Minyak secara serentak. Keputusan ini dinilai GPK melanggar Pasal 28 H ayat 2 dan Pasal 34 ayat 2 amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Sebelumnya kantor SPR juga pernah diteror berkali-kali via telefon dan didatangi secara langsung oleh beberapa orang yang meminta kepada SPR mencabut gugatan class action tersebut dan merampas berkas-berkas gugatan yang ada. Mereka juga meminta agar SPR tidak terus menjelek-jelekkan Presiden.

Atas tindakan ini Kontras memandang dan menyatakan :

  1. Tindakan ini merupakan penyerangan terhadap Pkerja HAM (Human Right Defender) yang secara aktif mendampingi kelompok-kelompok masyarakat yang tengah memperjuangkan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (EKOSOB) mereka. Secara sistematis terjadi upaya untuk mengintimidasi peran kuasa hukum yang mengadvokasi secara langsung.
  2. Tindakan ini membuktikan bahwa pihak-pihak yang mendukung Presiden tidak menghargai cara-cara demokratis yang ditempuh GPK dan SPR melalui pengadilan.
  3. Pemerintah perlu mengambil tindakan tegas dengan mengeluarkan ketentuan yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kerja-kerja Pekerja HAM, termasuk untuk menjalankan proses penegakan hukum atas kasu-kasus yang terjadi.
  4. Pemerintah diminta untuk akomodatif terhadap pandangan dan kritik masyarakat atas kebijakan yang telah diambilnya dengan tidak memberikan ruang bagi respon yang kontra produktif terhadap demokrasi dan HAM..

Jakarta, 5 Maret 2003

Presedium Koordinatoriat
Badan Pekerja

 

Mouvty Makaarim
Anggota


Kasus terkait Wamena 2003;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 7,092 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org