Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Desakan Pada Pemerintah Indonesia Untuk Meratifikasi ICC (Internasional Criminal Court) Sebagai Bent

Tgl terbit: Kamis, 27 Maret 2003

Siaran Pers

No. 08/SP-Kontras/III/03

  Tentang

Desakan Pada Pemerintah Indonesia Untuk Meratifikasi ICC (Internasional Criminal Court) Sebagai Bentuk Sikap Politik Menolak Agresi Amerika Serikat Ke Irak

Perang yang terjadi di Irak saat ini memasuki minggu kedua. Kecaman terhadap Amerika dan Inggris sebagai pihak yang paling bernafsu melakukan perang ini datang dari berbagai penjuru dunia. Kecaman-kecaman tersebut datang dengan berbagai argumentasi, rasionalisasi dan justifikasi.

Indonesia merupakan bagian dari pihak yang turut serta memberikan kecaman, desakan dan “tekanan” kepada Amerika Serikat (sebagai pemimpin koalisi anti Irak). Yang menarik adalah sikap dari pemerintah dan masyarakat Indonesia, yang salah satunya mengecam kemandulan PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) sehingga membiarkan dan tidak mampu menahan laju agresi militeristik yang kejam dan biadab dari Amerika dan koalisinya.

Hal ini merupakan signal bahwa ada semacam kerinduan terhadap sebuah otoritas yang mampu mengontrol dan melakukan penghukuman terhadap sebuah sikap yang tidak manusiawi dan tidak demokratis. Maka hal ini harus diartikan sebagai sebuah sikap penentangan terhadap prilaku kekerasan, militeristik, agresif, war minded, fasistik. Sehingga bukan sekedar sebuah sikap hipokrit yang hanya menolak melalui berstatement ria, tetapi di sisi lain Indonesia masih melanggengkan ketergantungan terhadap ekonomi politik kapitalistik, yang dianut oleh negara-negara besar, terutama Amerika.

Akan tetapi simplikasi dengan sekedar menyerahkan persoalan perang Irak saat ini kepada PBB (dengan meminta Dewan Keamanan bersidang, atau melalui Majelis Umum untuk mengeluarkan sebuah resolusi) hanya akan membuktikan ke-inferior-an Indonesia secara tidak cerdik. Karena baik melalui Dewan Keamanan maupun Majelis Umum, hanya akan membuat skenario perdebatan politis yang pada akhirnya hanya akan menjustifikasi para pemenang kekuatan-kekuatan politik dunia, termasuk pemenang peran (victory justice). Karena sebagaimana diketahui bahwa dalam PBB itu sendiri terdapat blok-blok kepentingan dan para korban politik yang sangat tergantung dengan rezim-rezim ekonomi-politik global.

Munculnya ICC, yang mulai berlaku sejak Juli 2001 seharusnya disikapi dengan optimis. Termasuk oleh Pemerintah Indonesia. Karena dalam ICC cukup menjamin untuk menyatakan bahwa War Crime atau Agresi sebagai sebuah kejahatan yang serius dan harus diadili. Selain itu ICC juga membuka ruang bagi penghukuman terhadap sikap-sikap kekerasan, militeristik, agresif, war minded, fasistik, meskipun dilakukan oleh pihak atau negara (warganegaranya) yang belum meratifikasi atau men-declare ICC. Sejauh pihak yang diserang atau menjadi korban telah menerima dan meratifikasi ICC.

Oleh karena itu KontraS memandang :

  1. Bahwa Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah yang lebih strategis untuk menghentikan perang dan mengadili kejahatan agresi Amerika Serikat dengan meratifikasi ICC.
  2. Bahwa Pemerintah Indonesia harus mendukung segala bentuk upaya untuk mendorong penegakan hukum secara internasional terhadap implikasi yang ditimbulkan, termasuk mendorong adanya Mahkamah Pidana Internasional.
  3. Pemerintah Indonesia harus bersikap tegas menolak/tidak mengakui bentuk-bentuk tindakan serupa, baik yang telah dilakukan oleh Amerika atau akan dilakukan oleh pihak manapun.

Jakarta, 27 Maret 2003

Presedium Koordinatoriat

Badan Pekerja

Mouvty Makaarim
Anggota



Kasus terkait Wamena 2003;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 7,512 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org