Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Tanggapan Atas Pernyataan Presiden Megawati Soekarnoputri Agar TNI †Polri Bersiap-siap Untuk Mela

Tgl terbit: Kamis, 10 April 2003

SIARAN PERS KONTRAS
No. 9 / SP-KONTRAS / III / 03

 

Tentang

Tanggapan Atas Pernyataan Presiden Megawati Soekarnoputri Agar TNI †Polri Bersiap-siap Untuk Melakukan Operasi Keamanan di Aceh

 

Pada tanggal 7 April 2003 telah dilakukan sidang kabinet yang salah satunya membahas tentang Aceh. Dalam sidang kabinet tersebut Pressiden Megawati Soekarnoputri memerintahkan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia agar bersiap-siap untuk melakukan operasi keamanan di Aceh bila perjanjian perdamaian "gagal".

Dalam sidang kabinet tersebut Menko Polkam mengusulkan tiga rekomendasi : Pertama , menghentikan proses perdamaian di Aceh dan segara dilakukan operasi keamanan untuk melumpuhkan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Kedua , melanjutkan proses damai dengan memberikan batas 4 †8 pekan ini kepada GAM untuk mematuhi perjanjian. Ketiga , melanjutkan proses damai sampai batas 9 Juli 2003.

 

Dalam kesempatan tersebut Menko Polkam juga mengatakan bahwa TNI memiliki konsep dan rencana operasi militer untuk menumpas Gerakan Aceh Merdeka (GAM) jika perjanjian damai yang telah ditandatangan di Jenewa tidak dapat dilanjutkan. Dalam sidang kabinet tersebut, Panglima TNI telah memaparkan operasi inteljen dan operasi teritorial, dan operasi militer itu tidak banyak menimbulkan korban dari masyarakat. TNI dan Polri akan berupaya agar rakyat Aceh tidak dijadikan tameng oleh GAM, jika operasi militer akhirnya menjadi solusi, Panglima menolak mengungkapkan lebih jauh mengenai konsep dari TNI.

 

Atas hasil rapat sidang kabinet tersebut maka Kontras menyampaikan hal †hal sebagai berikut :

  1. Bahwa hasil sidang kabinet pada tanggal 7 April 2003 yang meminta TNI-Polri bersiap-siap untuk melakukan operasi keamanan di Aceh sangatlah bertentangan kebijakan yang harus dijalankan oleh Pemerintah yaitu menyelesaikan persoalan Aceh dengan secara dialog.
  2. Bahwa hasil sidang kabinet tersebut juga sangat bertentangan dengan isi dalam Naskah Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati oleh Pemerintah RI dan GAM pada tanggal 9 Desember 2002, karena sudah cukup jelas dituliskan bahwa adanya perjanjian kesepakatan perdamaian bertujuan untuk menyelesaikan konflik di Aceh secara damai dan demokrasi, kedua belah pihak juga sama-sama bertekad untuk menghentikan permusuhan di Aceh dan sama-sama menyongsong mas depan yang lebih baik.
  3. Bahwa pelanggaran kesepakatan isi perjanjian perdamaian di Aceh dilakukan oleh kedua belah pihak, baik oleh Pemerintah RI (TNI-Polri) maupun oleh GAM, sehingga sangatlah tidak adil kalau pemerintah dalam menyampaikan hasilsidang kabinet hanya menyebutkan bahwa yang melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan perdamaian hanyalah dari pihak GAM saja. Pelanggaran kesepakatan perjanjian perdamaian dan pernyataan-pernyataan Pemerintah RI dan pejabat-pejabat militer kedua belah pihak telah mengakibatkan tidak berjalannya fase demiliterisasi di Aceh.
  4. Bahwa hasil sidang kabinet yang memerintahkan TNI-Polri untuk bersiap-siap melakukan operasi keamanan di Aceh telah berdampak terjadinya kontak senjat secara terbuka di lapanagan yang menyebabkan sejumlah orang tewas, luka-luka dan telah menimbulkan ketakutan dan keresahan dari rakyat sipil Aceh.
  5. Haruslah diakui bahwa telah terjadinya perubahan besar di Aceh sejak penandatanganan perjanjian perdamaian yaitu berupa turunnya jumlah angka dan korban kekerasan serta kebebasan masyarakat dalam menjalankan segala aktivitasnya, sehingga sangat lah tidak adil dan tidak bijak jika baru 5 bulan perjanjian perdamaian berjalan Pemerintah RI sudah mengancam akan menggunakn pendekatan keamanan kembali dalam menyelesaikan Aceh. Hal ini tentu juga tidak adil jika dibandingkan dengan 10 (sepuluh) tahun digelarnya operasi militer oleh Pemerintah RI di Aceh (1989-1998).
  6. Gangguan akan berlangsungnya perjanjian perrdamaian sebenarnya sudahlah dipredeksi sebagaimana tertuang dalam pasal perjanjian perdamaian yang menyebutkan mekanisme penyelesaian persoalan bila pihak-pihak melakukan pelanggaran kesepakatan perjanjian perdamaian yaitu diselesaikan oleh JSC dan Joint Council.
  7. Tidak efektifnya Komite Keamanan Bersama dalam menyelesaikan berbgai persoalan dikarenakan tidak adanya dukungan politik ayang sungguh-sungguh dan seriusa dari pemerintah berupa perlindungan terhadap kantor dan personil JSC/KKB. Terjadinya perusakan dan pembakaran kantor JSC, penganiayaan dan pengusiran terhadap keberadaan JSC untuk yang kesekiankalinya menunjukan bahwa tidak adanya perlindungan yang seharusnya terhadap keselamayan anggota JSC/KKB, dan ini menjadi hal yang aneh karena jumalh perrsonil TNI-Polri yang berjumlah 35.000 pasukan di Aceh tidak mampu mengantisipasi dan melindungi KKB, padahal salah satu pihak dari KKB adalah Pemerintah RI (TNI-Polri).

 

Oleh karena itu Kontras, menyatakan :

  1. Adalah suatu tindakan yang bodoh apabila Pemerintah RI masih akan menggunakan operasi keamanan/perang dalam meyelesaikan konflik di Aceh, karena telah terbukti gagal dalam menyelesaikan konflik Aceh. Tindakan bodoh karena Pemerintah tidak belajar dari pengalaman DOM, sejarah Aceh dan sejarah perang.
  2. Adalah sangat tidak dapat dimengerti hasil sidang kabinet yang memerintahkan TNI-Polri untuk bersiap-siap melakukan operasi keamanan, karena hampir seluruh masyarakat dunia termasuk Indonesia dalam satu dua bulan terakhir ini secara tegas menolak, mengecam dan mengutuk perang, karena perang hanya akan menimbulkan korban dari masyarakat sipil.
  3. Pernyataan pemerintah yang menjamin tidak akan mengorbankan rakyat sipil dalam melakukan operasi keamanan/perang adalah suatu yang tidak mungkin terelakkan, karena senjata canggih AS dan sekutunya yang menggunakan senjata satelit dan rudal pintar sekalipun ternyata terbukti telah menewaskan ribuan rakyat sipil irak.

Untuk itu Kontras :

  1. Mendesak Presiden untuk secara tulus dan sungguh-sungguh terus melanjutkan kesepkatan perjanjian perdamaian yang telah disepakati pada tanggal 9 Desember 2002 dan jangan pernah menggunakan pendekatan operasi keamanan lagi yang terbukti telah gagal dalam menyelesaikan persoalan di Aceh.
  2. Mendesak Presiden utnuk memberikan perlindungan terhadap ancaman yang muncul terhadap JSC berupa memperkuat fungsi dan kewenangan dan personel JSC.
  3. Mendesak pemerintah RI utnuk tidak menrapkan standar ganda dalam meyelesaikan konflik Aceh. Disatu sisi pemerintah menolak keras perang berupa agresi militer AS dan sekutunya di Irak, tapi disatu sisi yang lain pemerintah megeluarkan kebijakan yang akan nmeggunakan kekuatan operasi keamanan/perang dalam menyelesaikan konflik di Aceh.
  4. Menyatakan tidak sepatutnya pemerintah RI yang merupakan pihak dalam perjanjian perdamaian di Aceh melakukan penilaian sepihak tentang gagal atau tidaknya perjanjian perrdamaian. Masyarakat sipil Aceh lah yang selama ini menjadi korban akibat konflik berkepanjangan seharusnya berhak menilai apakah perjanjian peradamaian di Aceh gagal atau tidak melalui pengumpulan pendapat/kunjungan di lapangan.

Demikian Siaran Pers ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 10 April 2003

Ketua Presedium Badan Pekerja

ORI RAHMAN



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 8,297 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org