Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Imparsial Dan Kontras Mengingat Penguasa Darurat Militer Di Aceh Untuk Menghormati Kegiatan Politik

Tgl terbit: Kamis, 22 Mei 2003

KONFRENSI PERS
No. 08 / KP / 2003

 

Imparsial Dan Kontras Mengingat Penguasa Darurat Militer Di Aceh Untuk Menghormati Kegiatan Politik Warga Aceh Dan Menjamin Keselamatan Fasilitas-Fasilitas Sipil .

 

Tiga hari pelaksanaan operasi militer di Aceh, pelbagai fasilitas publik talah hancur dibakar dan beberapa warga sipil telah menjadi korban dalam pertikaian anatara GAM dan TNI. Pada hari kedua status darurat militer, dilaporkan kurang lebih 183 gedung sekolah dibakar dan kurang lebih lima warga sipil tewas. Tidak ada satupun pihak yang mau bertanggung jawab, yang ada hanyalah sikap saling tuding antara TNI dan GAM.

Tiga hari status darurat militer, panglima darurat militer, Mayjen Endang Suwarya, mengatakan akan menindak aktifvitas politik dari aktivis LSM dan Mahasiswa di Aceh. Dia mengancam akan melakukan penangkapan terhadap aktivis-aktivis SIRA, SMUR dan Kontras Aceh yang dianggap “simaptisan” GAM, Aktivis LSM Srikandi, Cut Nur Asikin, bahkan telah ditangkap dan ditahan. Saat ini, ia bahkan telah dinyatakan sebagai tersangka “makar” dengan ancaman hukuman mati.

Imparsial ( The Indonesiaan Human Rights Watch ) dan Kontras mendesak Penguasa Darurat Militer agar :

  1. Membedakan aktivitas bersenjata dari aktivitas politik. Bahkan dalam pemberlakuan darurat sekalipun, ada sejumlah kebebasan dan hak dasar yang bersifat non-derogable (tidak boleh dikurangi). Satu diantaranya adalah hak terhadap kebebasan berpikir dan berkeyakinan, termasuk keyakinan politik. Non-derogable rights terhadap kebebasan berpikir dan berkeyakinan ini sudah menjadi hak konstitusional warga negara Indoneisa, sejak ia diakui dan dijamin perlindungannya oleh konstitusi kita hasil amandemen kedua, tahun 1999. (Pasal 28 e Ayat 2 : “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya”.)
  2. Penguasa Darurat Militer harus bertanggung jawab terhadap fakta berupa pembakaran sekolah-sekolah di Aceh yang terjadi semasa pemberlakuan darurat militer di Aceh. Siapapun pelakunya, pembakaran gedung-gedung sekolah itu adalah bukti kegagalan dari penguasa darurat militer untuk melindungi fasilitas-fasilitas sipil.

Imparsial dan Kontras dengan ini :

  1. Mengutuk semua tindakan pembakaran fasilitas-fasilitas publik dan penembakan terhadap warga sipil ( Non Combatan ), karena bertentangan dengan konvensi jenewa 49 tentang perlindungan orang-orang sipil diwaktu perang dan juga bertentangan dengan Konstitusi Republik Indonesia.
  2. Menuntut agar Penguasa Darurat Militer melindungi dan menjamin aktivitas politik setiap warga aceh yang dilakukan secara damai.
  3. Menganggap bahwa Presiden Megawati bertanggung jawab dalam alur command responsibility karena semua pelanggaran dalam situasi darurat perang itu sebagian diakibatkan oleh tidak adanya perintah yang jelas dalam Keppres No. 28/2003 untuk melindungi non-derogable rights dan fasilitas-fasilitas sipil.

Jakarta, 22 Mei 2003



Kasus terkait Wamena 2003;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 7,899 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org