Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Mahkamah Agung Mesin Cuci Pelanggaran HAM

Tgl terbit: Kamis, 02 Maret 2006

Siaran Pers
Nomor : 14/SP-KontraS/III/2006
MAHKAMAH AGUNG MESIN CUCI PELANGGARAN HAM

Menanggapai putusan MA menolak kasasi kasus Tanjung Priok dengan terdakwa Sutrisno Mascung CS, KontraS dan korban peristiwa Tanjung Priok 1984 menyatakan putusan MA tersebut merupakan unprofesional conduct hakim agung yang menciredai martabat hakim dan keadilan hukum.
Putusan kasasi MA yang menolak kasasi Jaksa memang tidak menyatakan eksplisit bahwa terdakwa Sutrisno Mascung CS bebas. Namun Kontras berpendapat, MA gagal memeriksa secara profesional tiga wewenangnya, yaki apakah pengadilan yang lebih rendah salah menerapkan hukum, lalai melakukan sesuatu yang sehaursnya dilakukan, atau pengadilan yang lebih rendah melampaui kewenangan (Pasal 30 UU MA).
Pertama, MA menyatakan tindakan Sutrisno Mascung tidak masuk kualifikasi pelanggaran HAM berat sehingga tidak bisa di bawa ke pengadilan HAM ad hoc. Masalahnya, apakah MA bisa memakai alasan fakta ini sebagai dasar putusan? Bukankan pemeriksaan fakta ada di domain judex factie (pengadilan negeri dan pengadilan tinggi) dan bukan judex jurist (MA)? Disini, justru MA yang salah menerapkan hukum. Ini adalah modus baru.
Kedua, pengadilan HAM ad hoc (Andi Samsan Nganro, Binsar Gultom dkk) adalah pengadilan yang tidak dapat dikatakan lalai melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Sebab putusan ini adalah satu-staunya yang memutus pemberian kompensasi bagi korban.
Ketiga, pengadilan negeri juga tidak dapat dikatakan melampaui kewenangannya karena pengadilan HAM ad hoc telah mengeluarkan putusan sela tentang apakah tindakan Sutrisno Mascung cs. Putusan sela menyatakan pengadilan HAM ad hoc berwenang mengadili perkara pelanggaran berat HAM. Selain itu, hasil penyelidikan Komnas HAM dan Jaksa Agung juga telah diikuti dengan pembentukan pengadilan HAM ad hoc berdasarkan Keputusan Presiden.
Kontras, khawatir putusan ini menjadi rujukan yang merusak struktur dan sistim hukum  penegakan HAM. Akibatnya fatal, bisa menganulir seluruh proses penyelidikan Komnas HAM, penyidikan Jaksa Agung, hingga pembentukan pengadilan HAM ad hoc lewat keputusan Presiden dan DPR.
Kami meminta perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyoo atas fakta-fakta bebasnya pelanggar HAM. Selama pemerintahan SBY ini adalah putusan kelima yang gagal menghukum para terdakwa pelanggar HAM berat Tanjung Priok. Dengan putusan ini, maka MA telah 19 kali membebaskan terdakwa pelanggar HAM
Jakarta, 2 Maret 2006

Usman Hamid
Koordinator

Lampiran Matriks Putusan Pengadilan Kasus-kasus Pelanggaran HAM Berat [2006-03-02]



Kasus terkait Tanjung Priok 1984;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,526 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org