Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Soal Papua, Pemerintah Harus Menghentikan Cara-cara Kekerasan

Tgl terbit: Rabu, 01 Maret 2006

Siaran Pers Bersama

Soal Papua, Pemerintah Harus Menghentikan Cara-cara Kekerasan

Kami menyatakan protes keras atas peristiwa penangkapan sewenang-wenang dan penganiayaan yang dilakukan Aparat Polres Jakarta Selatan terhadap aktivis HAM, Islah (KONTRAS), Ridho (PBHI), Arie Ariyanto (Ketua KPW PRD DKI Jakarta), Yudi (LMND), Wahyu (LS-ADI), Rius (LS-ADI), Abdul Karim (Rawing, LS-ADI), Agus Suparwono, WALHI yang tergabung dalam Front Pepera pada 28 Februari 2006.

Aparat kepolisian telah melakukan penangkapan sewenang-wenang serta penganiayaan berupa pemukulan, penendangan, di kepala, muka dan dada korban kepada para pembela HAM (human rights defender). Aparat kepolisian juga telah mencuri handphone salah seorang korban ketika melakukan penangkapan tersebut.

Sesaat setelah penangkapan itu berlangsung, para pengacara dan pendamping telah mencoba mencari informasi ke Polsek Setiabudi, Polres Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya, namun semua membantah telah melakukan penangkapan. Pada akhirnya, para korban diperiksa sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana pengrusakan terhadap benda dan orang (pasal 170 KUHP), penghasutan (pasal 160), penganiayaan (pasal 351 KUHP), pembubaran aksi (pasal 218 KUHP). Pemeriksaan berlangsung berlarut-larut dan memakan waktu 4 jam, hingga pukul 23.00 WIB.

Kami menilai bahwa peristiwa ini menjadi salah satu upaya shock terapy yang dilakukan negara untuk meredam kekuatan masyarakat sipil yang mendukung perjuangan rakyat Papua serta mengebiri kebebasan berekspresi. Hal ini merupakan ancaman bagi kebebasan masyarakat dan demokrasi. Aparat kepolisian juga tidak mengindahkan access to justice , yaitu dengan sengaja menyembunyikan informasi ketika pendamping mencari informasi atas keberadaan korban serta mengabaikan prinsip-prinsip peradilan yang jujur (fair trial).

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami meminta kepada pemerintah untuk mengambil kebijakan yang lebih progresif dalam rangka menjawab tuntutan keadilan masyarakat Papua. Pertama , Pemerintah harus menunjukkan komitmen penegakan hukum dan HAM yang memenuhi rasa keadilan korban, termasuk menuntaskan berbagai pelanggaran yang dilakukan PT Freeport. Kedua, pemerintah/polisi harus menghentikan cara-cara kontraproduktif yang bertentangan dengan prinsip HAM dan demokrasi seperti melakukan upaya kriminalisasi terhadap pembela HAM (Human Rights Defender), serta menindak tegas aparat kepolisian yang telah melakukan penangkapan sewenang-wenang (arbitraty detention) dan penyiksaan (torture) . Ketiga , Eskplorasi SDA di Papua harus sebesar-besarnya dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat Papua termasuk mempertimbangkan kembali kontrak kerja dengan PT. Freeport.

Jakarta, 1 Maret 2006

Front PEPERA, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), KONTRAS, PBHI, WALHI, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), IMPARSIAL, LBH Jakarta, Front Mahasiswa Nasional (FMN), Partai Rakyat Demokratik (PRD), Lingkar Studi-Aksi untuk Demokrasi Indonesia (LS-ADI), BEM Merah Putih, ILUNI UI, PRODEM, GEMPUR, KAU, AMPT (Aliansi Mahasiswa Pegunungan Tengah)

Lampiran Kronologis Penangkapan Islah
Lampiran Kronologis Penangkapan YudiWibowo



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,461 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org