Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Pentingnya Mengacu Pada Semangat Perdamaian dan Penyelesaian Pelanggaran HAM dalam Pembahasan RUU Pe

Tgl terbit: Kamis, 23 Februari 2006

Siaran Pers Aceh Working Group (AWG)

Pentingnya Mengacu Pada Semangat Perdamaian dan Penyelesaian Pelanggaran HAM dalam Pembahasan RUU Pemerintahan Aceh (RUU PA)

Aceh Working Group (AWG), mengkhawatirkan proses pembahasan RUU PA di parlemen jauh dari substansi perdamaian dan keadilan bagi masyarakat Aceh. ini terlihat dari upaya beberapa anggota Parlemen dan pemerintah yang secara sistematis melakukan dekonstruksi nilai perdamaian Aceh dengan menaruh curiga yang begitu besar terhadap proses yang berlangsung dan menafikan beberapa materi MoU.

Proses ini dapat dilihat dari beberapa kondisi yang telah berlangsung.

Pertama, ada kecurigaan yang begitu besar di Jakarta terhadap Aceh bahwa proses perdamaian ini hanya akan jadi 'jembatan' bagi GaM untuk mempersiapkan kemerdekaan Aceh.

Kecurigaan ini tidak berdasar dalam kerangka negara Demokratis, dan bertentangan pula dengan kondisi faktual di lapangan, apalagi jika kita melihat proses Demobilisasi dan Decommisining yang telah berjalan dengan baik. Proses penyerahan senjata dan penarikan pasukan yang menjadi langkah kunci sudah cukup membuktikan bahwa trust building sudah mulai tercipta di Aceh.Kecurigaan ini pula kontra produktif terhadap proses damai itu sendiri, sebab perdamaian tanpa diawali oleh rasa saling percaya, hanya omong kosong belaka.

Kecurigaan in pula yang mewarnai draft RUU PA yang diajukan oleh Depdagri, semakin terasa jika kita melihat bagaimana pembagian kewenangan antara pusat Jakarta dan Aceh. Berbagai kewenangan yang seharusnya di miliki oleh daerah 'Khusus' dipangkas secara sistematis. Posisi Aceh dalam kerangka RUU PA Depdagri tak ubahnya sebagai daerah kepanjangan administrasi Jakarta saja.

Kedua, Tidak ada pembahasan serius tentang agenda keadilan bagi Aceh, yang ada adalah mempertahankan Status Quo. Posisi ini tercermin dari tidak jelasnya mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM dan limit waktu (lihat pasal 178 RUU PA versi Depdagri) yang dijamin UU bahwa proses keadilan-apakah melalui pengadilan HAM maupun KKR-niscaya akan dilangsungkan di Aceh.

Konsekwensi dari kondisi ini adalah tidak dijaminnya korban Pelanggaran HAM untuk mendapat keadilan. Padahal salah satu semangat perdamaian adalah memberikan jaminan keadlian bagi korban pelanggaran HAM. Posisi ini jelas termaktub dalam MoU.

Dua kenyataan diatas, berkaitan dengan otonomi dan keadilan, seharusnya tetap mengacu pada semangat MoU yang benar-benar mendukung perdamaian di Aceh. Selain itu, kekhawatiran atas ide kemerdekaan sudah diselesaikan pada perdebatan penandatangan MoU, termasuk apakah semangat MoU bertentangan dengan konstitusi.

Berangkat dari kenyataan di atas, AWG menyatakan sikap sebagai berikut:

  • Meminta DPR khususnya Pansus RUU PA untuk mengedepankan substansi perdamaian dan keadilan bagi Aceh dan keadilan bagi ACeh dan harus dibuktikan dengan jelasnya pembagian kewenangan secara substansial (otonomi politik) bukan hanya kewenangan administrasi (otonomi administratif).
  • Mendesak Parlemen menjamin kejelasan mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM dan limit waktu mulainya mekanisme tersebut berjalan. Ini penting agar jangan sampai UU, justru menjadi kuburan bagi keadilan yang dituntut oleh masyarakat Aceh yang sudah lama menderita akibat konflik berkepanjangan.

Jakarta, 23 Februari 2005

 

Aceh Working Group:
Imparsial, KontraS, PBHI, Kalyanamitra, HRWG, LBH Apik, PIRD-YLBHI, Yappika, LSPP, AJI Indonesia, Elsam, VHR, SHMI, ICW, Walhi



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 3,368 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org