Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
DPR Ingkari Janji dan Langgar Tata Tertib

Tgl terbit: Kamis, 23 Februari 2006

DPR Ingkari Janji dan Langgar Tata Tertib

Rekomendasi Pansus DPR (2001) yang menyatakan tidak ada Pelanggaran berat HAM pada Kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II (TSS) dijadikan alasan bagi Kejagung untuk tidak menindaklanjuti penyidikan kasus TSS. Bagi kami jelas, rekomendasi Pansus DPR bukanlah pruduk hukum. Pertama, karena ia lahir sebelum UU pengadilan HAM disahkan. Kedua, sesuai keputusan 29/DPR/III/2000-2001, mandat pansus DPR sebatas memantau proses penyelesaian kasus Trisakti, Semanggi I-II. Ketiga, wewenang menyelidik dan memutuskan ada tidaknya pelanggaran berat HAM bukan wewenang DPR, tetapi ada di Komnas HAM.


Mengacu pada hasil kajian komisi III DPR (2004-2009) yang merekomendasikan peninjauan kembali kasus TSS, dan desakan keluarga korban, Pada 14 September 2005 dan 12 Februari 2006 Ketua DPR berjanji akan mengagendakan kasus TSS pada rapat BAMUS (Badan Musyawarah). Namun sampai dengan lima kesempatan BAMUS sejak 12 Januari 2006, DPR tidak juga mengagendakan kasus TSS


Belum lagi janji tersebut dipenuhi, Pada hari Jum’at, 17 Februari 2006 Rapat Pimpinan (RAPIM) DPR memutuskan hasil Pansus DPR (1999-2004) untuk kasus TSS, tidak bisa dibatalkan. Alasan yang diberikan adalah tidak etis membatalkan hasil kerja Pansus DPR masa yang lalu. Dan belum ada preseden untuk membuka kembali kasus yang sudah diputus dalam rapat paripurna DPR priode 1999-2004. Padahal RAPIM bukanlah alat kelengkapan Dewan sebagai pemutus kebijakan dewan. Terlebih-lebih, sidang paripurna, yang merupakan alat kelengkapan DPR, sudah meminta BAMUS mengagendakan pembahasan kasus Trisakti Semanggi I dan II. Seharusnya sidang paripurna dan rekomendasi Komisi III DPR tidak bisa dikalahkan RAPIM DPR.


DPR telah dengan sengaja mengikari janjinya dengan dalih mekanisme internal yang birokratis. Rekomendasi Pansus DPR telah melindungi pelaku pelanggaran HAM, memandulkan Jaksa Agung yang enggan menyidik kasus TSS, serta menyurutkan harapan keadilan bagi korban dan keluarga korban.


Untuk itu, kami mendesak :

  1. Pertanggungjawaban Ketua DPR, untuk membahas kasus TSS pada rapat BAMUS, maupun rapat Paripurna DPR RI

  2. Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan hasil kajian Komisi III dengan mencabut rekomendasi Pansus DPR (2001).

  3. DPR segera mengusulkan kepada Presiden agar mengeluarkan Keppres pembentukan pengadilan HAM Adhoc bagi kasus Trisakti, Semanggi I dan II.


Jakarta, 23 Februari 2006

PRESMA USAKTI (Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti)
FAMSI (Front AksiMahasiswa Semanggi)
KOMPAK (Komite Mahasiswa Pemuda Anti Kekerasan)
GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia)
AKKRA (Aliansi Korban Kekerasan Negara)
Keluarga korban Trisakti, Semanggi I dan II
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan)



Kasus terkait Semanggi II 1999;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,344 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org