Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Militer Harus Tunduk Pada Negara Bukan Korporasi

Tgl terbit: Senin, 20 Februari 2006

Siaran Pers Bersama

Militer harus Tunduk Pada Negara bukan Korporasi

Pernyataan Menteri Pertahanan Juwono Soedarsono kepada Financial Times pada 7 Februari 2006 yang bemiat menyusun perubahan (Guidelines) aturan tentang hubungan korporasi dan militer Indonesia memprihatinkan banyak pihak. Sejumlah organisasi non pemerintah yaitu WALHI, JATAM, Imparsial, KontraS, ICW, Pro Patria, INFID, PBHI, Pokja-Papua. HRWG, PRAXIS, mengecam upaya pemerintah tersebut yang cenderung melegalkan penerimaan dana militer dari korporasi.

Rencana Pemerintah ini dikeluarkan setelah diungkapkan oleh beberapa media massa pada awal Januari lalu yang menemukan fakta adanya pembayaran dan penyuapan oleh PT. Freeport Indonesia ke Militer Indonesia selama 10 tahun lebih. Freeport diduga membayar jutaan dollar kepada sejumlah pejabat militer di Papua dan memberikan fasilitas khusus kepada militer dan kepolisian demi mengamankan operasi pertambangan mereka.

Selain penyuapan, hubungan Freeport dan aparat keamanan, seperti TNI dan Polri sarat menyebabkan pelanggaran lingkungan hidup dan pelanggaran HAM. Salah satu contoh adalah penyadapan telefon dan email milik sejumlah organisasi yang mengadvokasi pelanggaran lingkungan hidup dan pelanggaran HAM di sekitar areal Freeport .

Menurut kami, keputusan ini sama sekali bertentangan dengan amanat UU no 312002 tentang Pertahanan Negara dan UU nomor 34/2004 tentang TNI yang melarang TNI mendapatkan dana di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Niat Juwono untuk melegalkan pendapa1an militer dari korporasi hanya akan memperpanjang bisnis TNI dan membuat TNI semakin tidak profesional. Implikasi dari rencana Pemerintah ada lah Militer akan lebih patuh kepada korporasi yang membayarnya ketimbang menjalankan tugas utamanya melindungi negara dan warganya terhadap serangan dari luar .

Selain itu Menhan, Juwono Sudarsono juga salah menafsirkan peran TNI dalam mengamankan objek vital negara. Pengamanan objek vital negara adalah peran Kepolisian. Penugasan TNI da1am pengamanan objek vital da1am negeri hanya bisa dilakukan jika Kepolisian meminta bantuan, itu pun setelah melalui perintah presiden.

Oleh karenanya kami dari sejumlah organisasi masyarakat sipil mendesak pemerintah, terutama Menhan Juwono Sudarsono, untuk membatalkan kehendaknya untuk melegalkan dana-dana koorporasi dalam membiayai militer. Menhan harus tetap taat serta patuh dalam melaksanakan amanat UU nomor 3/2002 tentang Pertahanan Negara dan UU nomor 34/2004 tentang TNI yang menyatakan bahwa TNI harus dibiayai melalui APBN.

Bila pemyataan Juwono direalisasikan dikhawatirkan membuka peluang bagi TNI baik institusi dan anggotanya untuk kembali berbisnis dan menikmati kucuran dana dari luar (non-APBN) dan akan menghambat proses reformasi menuju profesionalisme TNI.

Jakarta , 20 Februari 2006

Chalid Mubammad (WALHI), Haris Azhar (KONTRAS), Harry (propatria), Poengky Indarti (lmparsia1), Danang Widoyoko (ICW), Siti Maimunah (Jaringan Advokasi Tambang), Choirul Anam (HRWG), Patra MZ (pokja-Papua), Nawawi (INFID).



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,820 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org