Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Penyerangan Kelompok Sipil Terorganisir terhadap SIRA

Tgl terbit: Jumat, 17 Februari 2006

Press Release
No. 11/SP-KontraS/II/2006
Penyerangan Kelompok Sipil Terorganisir terhadap SIRA

Kontras mendesak Pemerintah, khususnya Kepolisian RI untuk melakukan penyelidikan atas peristiwa pengrusakan kantor kantor konsulat/perwakilan Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) Wilayah Blang Pidie dan penganiayaan terhadap anggota SIRA oleh kelompok sipil terorganisir, pada pukul 10.30, Jumat 17 Februari 2006. Kepolisian RI, juga harus memastikan penghukuman terhadap pelaku.

Tindakan kekerasan yang dilakukan lebih dari 100 orang tak dikenal itu bertujuan untuk meminta SIRA dibubarkan. Tuntutan ini juga dilanjutkan ke DPRD. Sementara aparat kepolisian baru datang saat milisi sudah meninggalkan lokasi. Sebelumnya, Desember 2005, seorang anggota DPRD Aceh Barat Daya juga mengancam anggota SIRA dengan menggunakan pistol untuk meminta SIRA tidak mendirikan kantor di Blang Pidie.

Sejak dimulainya perjanjian damai, sejumlah kalangan telah menyerukan pembubaran kelompok sipil terorganisir dan bersenjata yang berpotensi mengancam kebebasan masyarakat dan proses perdamaian yang saat ini sedang berlangsung. Pemerintah cenderung membiarkan keberadaan kelompok-kelompok yang potensial melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil. Bahkan TNI dan pejabat sipil di Aceh mengingkari keberadaan kelompok sipil terorganisir dan bersenjata yang mulai muncul sebelum permberlakuan Darurat Militer di Aceh.

Perlakuan tindak kekerasan yang dilakukan kelompok ini menunjukkan tetap eksisnya keberadaan kelompok sipil yang terorganisir di Aceh pasca perjanjian damai. Hal ini juga menunjukkan ketiadaan agenda prioritas pemerintah dalam menanggulangi keberadaan kelompok-kelompok ini yang berpotensi menimbulkan bentuk kekerasan baru.

Oleh karenanya, pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang efektif untuk membubarkan kelompok-kelompok sipil terorganisir. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari terjadinya kekerasan antar kelompok masyarakat yang dapat mengancam proses perdamaian yang sedang berlangsung.

Jakarta, 17 Februari 2006

Badan Pekerja,

 

Indria Fernida A
Kabid Operasional

Lampiran



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,689 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org