Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Mendesak RI Dukung PBB Menutup Penjara AS

Tgl terbit: Jumat, 17 Februari 2006

Press Release
Nomor : 10/SP-KontraS/II/2006
Tentang
MENDESAK RI DUKUNG PBB MENUTUP PENJARA AS

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam keras penyiksaan, penghukuman dan perlakuan lain yang kejam terhadap para tahanan di penjara Guantanamo dibawah otoritas Pemerintah AS. KontraS mendukung rekomendasi 5 investigator independen PBB yang mendesak AS menutup penjara AS di Guantanamo.

Pada 16 Februari 2006, lima investigator independen PBB menuntut AS segera menutup tabanan Guantanamo Bay dan membawa semua tabanan ke muka pengadilan yang independen dan kompeten; atau melepaskannya. Tuntutan ini ada1ab basil dari studi 18 bu1an terbadap situasi para tahanan di pangka1an udara (Naval Base) Amerika Serikat, dengan merujuk informasi dari AS, ahli, LSM HAM dan wawancara dengan bekas tabanan Guantanamo di Perancis, Spanyol, dan Inggris. PBB menyesalkan sikap AS yangi.menutup peluang interview tahanan di Guantanamo.

KontraS mencatat perlakuan kejam ini telah berlangsung sejak tahun 2002 hingga 2005. Fakta ini dapat kita lihat dari kontroversi kebijakan Menteri Pertahanan AS, Donald Henry Rumsfeld, yang terungkap pada November 2002 berupa ijin penggunaan teknik interogasi yang menyakitkan (harsh).

Menurut KontraS penggunaan teknik penyiksaan mengakibatkan penderitaan fisik dan psikis yang luar biasa bagi tahanan. Penyiksaan adalah kejahatan yang ditentang seluruh umat manusia seperti tertuang dalam Konvensi Anti Penyiksaan.
Oleh karena itu pertanggungjawaban dari tindak kekerasan ini tidak cukup hanya berhenti pada penutupan penjara tetapi harus diikuti dengan proses hukum terhadap para pelaku, atasannya dan pengambil kebijakan dari tindakan penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan ini. Karena para tahanan ini pun sebelumnya tidak pemah melalui proses hukum yang kompeten dan independen.

KontraS mendesak agar PBB memfasilitasi mekanisme hukum bagi para pelaku pelanggaran berat ini. Pemerintah AS tidak boleh merasa nyaman dengan beragam alasan tanpa penghukuman dijatuhkan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penyiksaan.

Jakarta, 17 Februari 2006
Badan Pekerja

 

Usman Hamid
Koordinator



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 3,383 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org