Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Selebaran Gelap Untuk Usir Jemaah di Bulukumba

Tgl terbit: Kamis, 16 Februari 2006

PRESS RELEASE
No. 9/SP-Kontras/II/2006
Tentang
SELEBARAN GELAP UNTUK USIR JAMAAH AHMADIYAH DI BULUKUMBA 

KontraS meminta Pemerintah khususnya Kepolisian RI untuk mengantisipasi kemungkinan adanya pengusiran Jamaah Ahmadiyah di Bulukumba pada hari Jumat, tenggal 17 Februari 2006, sehubungan beredarnya selebaran gelap atas nama Aliansi Gerakan Muslim Bulukumba.

Desakan ini kami sampaikan karena situasi dan kondisi yang berkembang di Bulukumba beberapa hari terakhir telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Salah satunya disebabkan oleh adanya selebaran yang mengatasnamakan “Aliansi Gerakan Muslim Bulukumba” berupa “undangan pengusiran” terhadap kelompok warga yang dinilai sebagai aliran sesat (Lampiran).

Selebaran yang beredar ini ditujukan kepada “Ormas Islam, Organisasi Kemahasiswaan, Pengurus Mesjid dan Remaja Mesjid serta tokoh Agama Islam se-Kabupaten Bulukumba” untuk berpartisipasi dalam aksi pengusiran Jemaat Ahamdiyah (ajaran sesat), setelah sholat Jumat, 17 Februari 2006.

KontraS mendesak pemerintah untuk tidak membiarkan dan memberikan ruang bagi cara-cara kekerasan terhadap Jemaah Ahmadiyah Indonesia. Perlindungan hukum dan jaminan keamanan merupakan tanggung jawab konstitusional dan kewajiban hukum negara untuk melindungi setiap warga negaranya.

Kami memperkirakan, jika masalah ini terjadi dan dibiarkan, maka akan kembali terjadi aksi kekerasan terhadap warga Jamaah Ahmadyah di Lombok, Bogor, Cianjur dan wilayah lainnya di Indonesia.

Oleh karena itu, Pemerintah wajib mengambil langkah-langkah pencegahan dini yang efektif. Pemerintah perlu menegaskan larangan atas upaya-upaya pihak tertentu yang ingin menghasut dan mengajak masyarakat lainnya melakukan tindakan pengusiran paksa atau kekerasan apapun terhadap jemaah Ahmadiyah Bulukumba Sulawesi Selatan.

Larangan ini perlu ditegaskan karena pengusiran apalagi kekerasan merupakan tindakan yang melawan hukum dan tidak bisa dibenarkan atas alasan apapun.

Jakarta, 16 Februari 2006

Badan Pekerja

 

Usman Hamid
Koordinator



Wilayah terkait:


Dilihat : 3,328 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org