Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Tantang Gubernur Terpilih Tandatangan Kontrak Politik

Tgl terbit: Rabu, 08 Februari 2006

Press Release

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sulawesi
Tantang Gubernur Terpilih Tandatangan Kontrak Politik : Tidak Akan Ada Darurat Sipil Di Poso

Palu, KontraS – Pernyataan Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng)---terpilih, HB Paliuddju, tentang belum dibutuhkannya Darurat Sipil di Kabupaten Poso, seperti yang dilansir berbagai media cetak lokal, Sabtu (28/1). Kami nilai sebagai sebuah langkah maju.

Kami sangat menghargai pernyataan Gubernur terpilih tersebut, memang sudah seharusnya seorang Kepala Daerah, harus tegas dalam menyatakan sikapnya, terutama dalam penanganan keamanan, termasuk penanganan Poso yang selama ini dilanda konflik kemanusiaan.

Namun pernyataan itu, sebaiknya bukan hanya sebuah lips service belaka, guna memuaskan public dan media cetak, yang belakangan ini menginginkan langkah kongkrit Pemerintah Daerah (Pemda) Sulteng dalam menyikapi aksi-aksi kekerasan yang menjelujur dari Poso hingga Palu sepanjang tahun ini.

Selama ini, keinginan masyarakat luas untuk mendapatkan jaminan keamanan yang utuh, salah diartikan oleh Pemerintah dan Aparat Keamanan dengan menjawab aksi-aksi kekerasan dengan pembangunan Satuan Tugas (Satgas) Baru, Operasi pemulihan dan penambahan aparat. Contoh, kasus Mutilasi dijawab dengan Satgas Poso, Peristiwa Bom Maesa dijawab dengan pembentukan Komando Operasi Keamanan
(Koopskam) yang membawahi Satgas Poso, serta peningkatan Status Polres Poso menjadi Polres Khusus, dan tak ketinggalan disertai pula penambahan Pasukan di Poso. Namun, aksi-aksi kekerasan masih terus terjadi.

Seharusnya, HB Paliudju-Ahmad Yahya, sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih 2006-2011, sudah harus membuat konsep penanganan Poso yang lebih manusiawi dan menghargai Hak Asasi Manusia (HAM), terutama pasca konflik dan rehabilitasi saat ini. Sudah saatnya, mereka berdua menyatakan sikap bahwa penanganan Poso bukan dengan pendekatan yang militeristik, karena hanya akan menimbulkan persoalan baru.

Kami menyarankan, sebaiknya dalam jangka waktu 3 Bulan setelah dilantik, Gubernur terpilih telah mempublikasi konsep penanganan Poso yang komprehensif serta menghargai HAM. Sebaiknya, pernyataan “Belum Memerlukan Darurat Sipil Di Poso” dituangkan dalam Kontrak Politik pada saat pelantikannya nanti, yang melibatkan Tokoh-tokoh Agama dari Poso, Ormas dan Organisasi Sosial lainnya yang selama ini concern dengan penanganan pasca konflik Poso. (##)

Palu, 8 Februari 2006
Komisi untuk Orang Hilang dan korban Tindak Kekerasan
(KontraS) Sulawesi

(Edmond Leonardo Siahaan, SH)
Koordinator


Salam Hormat,

 

Edmond Leonardo S



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 3,221 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org