Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Kasus Talangsari : Komnas HAM Harus Lakukan Penyelidikan Projusticia

Tgl terbit: Rabu, 08 Februari 2006

Kasus Talangsari: Komnas HAM Harus Lakukan Penyelidikan Projusticia

Peristiwa Talangsari yang terjadi 7 Februari 1989, saat ini tepat 17 tahun. Ketika itu sebuah komunitas warga yang tinggal di desa Cihidedung Talangsari III Lampung telah mengalami tindak kekerasan diluar kemanusiaan yang dilakukan aparat TNI dari Korem Garuda Hitam Lampung pimpinan AM. Hendropriyono. Banyak korban laki-laki perempuan dan anak-anak berjatuhan merenggang nyawa akibat penembakan, penyiksaan, dan pembakaran (27 orang). Sebagian lainnya mengalami penangkapan dan penahanan sewenang-wenang (23 orang) dan pengadilan yang tidak fair (25 orang). Serta banyak korban yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya (78 orang). Selain itu ibu dan anak-anakjuga diusir secara paksa dari desa mereka (24 orang).

Penderitaan yang dialami korban hingga saat ini belum juga berakhir. Para korban masih melekat stigma sebagai musuh negara. Stigma yang membuat korban mengalami kesulitan untuk melanjutkan kehidupannya. Saat ini para korban masih berharap mendapat keadilan dari penderitaan yang selama ini mereka alami.

Usaha korban untuk mendapatkan keadilan hingga saat ini belum menunjukkan titik terang. Disisi lain negara malah memberikan penghormatan kepada mereka yang seharusnya bertanggungjawab, AM Hendropriyono justru sempat menjabat sebagai menteri Transmigrasi dan Kepala Badan Intelejen Negara.

Komnas HAM yang sebarusnya menjadi garda terdepan bagi korban pelanggaran HAM hingga saat ini justru tidak menunjukkan usaha yang senus dalam upaya menuntaskan kasus ini. Desakan korban sempat membuahkan hasil dengan dibentuknya tim penyelidikan oleb komnas HAM atas kasus ini. Setidaknya bingga saat ini Komnas HAM telah membentuk 3 kali tim Penyelidikan kasus Talangsari. Pertama dipimpin Koeparmono Irsan (Juni 2001), kedua dipimpin Hasballah M Saad (2004), dan terakhir dipimpin oleb Enny Soeprapto (Maret 2005). Sayangnya 2 tim terakhir melakukan penyelidikan bukan bersifat projusticia. Tiga kali terbentuknya tim ini bukan disebabkan oleb beratnya penanganan kasus ini. Akan tetapi sebaliknya, tim penyelidik ini silih berganti karena ketiadaan basil kerja dari tim-tim tersebut. Sampai disini Komnas HAM layak dicurigai telah bersekutu dengan para pelaku untuk memutus rantai pertanggungjawaban dan melanggengkan impunity (kekebalan bukum para penjahat).

Penderitaan korban ini semakin diperparah oleh tiadanya konsens pemerintah terhadap nasib mereka. Pemerintah terkesan lebih peduli pada upaya pemberatasan korupsi yang telah merugikan keuangan negara. Tapi pemerintah mengabaikan nasib para korban kekerasan akibat dari penyimpangan kekuasaan yang pernah negara lakukan.

Oleh karena itu kami Korban Talangsari Lampung dan masyarakat sipil yang tergabung dibawah ini menuntut:

  1. Komnas HAM untuk segera membentuk Penyelidikan Projusticia atas kasus Talangsari;
  2. Presiden harus membuat kebijakan yang progresif bagi terpenuhinya hak-hak korban diluar proses pengadilan.

Jakarta, 8 Februari 2005

Komunitas Aksi Untuk Kasus Talangsari 1989:

PK2PTL, PK2PTLS, KontraS, LBH Bandar Lampung, LBH Semarang, LPH Yaphi, SARI, LESKAP, Lekads, Jari, BKBH Univ Muhammadiyah Surakarta, SPEKHAM, LPTP, Kompip Indonesia, Paham, LMND, GMNI-UKI, LBH Jkt, Walhi Eknas, PBHI, PMII, SPR, Gaspermindo, Imparsial, IKOHI, Kompak, Seroja Ciputat, LS ADI, JRK, Novico, AMOS, JSKK, KPKP 65, GANDI, FKKM Mei 98, Paguyuban Keluarga Korban Mei 98. IKKAPRI



Kasus terkait Pembunuhan Munir 2004;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,295 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org